Namun karena waktu yang singkat kemarin di mana efektif bermusyawarah hanya bulan November dan Desember. Oleh karenanya, pihaknya bakal lebih serius lagi di bulan Januari 2025 mendatang.
"Nanti kita bicara soal apakah kita masih akan menggunakan sistem yang ini atau apakah akan kita perbaiki, kita evaluasi tetapi kelihatannya kok sudah pada keinginan besar pada evaluasi sistem sekarang,"paparnya.
Namun, lanjut dia, jika kembali ke sistem sebelumnya tentu tidak akan semuanya dilakukan. Nanti perlu dilihat sisi mana saja yang bisa sedikit diperbaiki atau yang diganti. Dan yang jelas langkah tersebut boleh menimbulkan kegaduhan.
Dan jika nanti sistem demokrasi berubah, dia menginginginkan tidak hanya pemilihan Gubernur, tetapi juga pemilihan bupati/walikota. Nanti bakal dievaluasi apakah Gubernur saja, bupati/walikota atau dua-duanya.
Baca Juga:Antisipasi Keracunan, Koki Makan Siang Gratis Siswa di Jogja Dilatih Dinkes
'Kita maunya gubernur dan bupati. Tetapi ndak tahu apakah akan gubernur dulu atau semuanya. Nanti akan kita lihat dulu,"tambahnya.
Hilmy menyebut ada 2 daerah yang saat ini bisa menjadi rujukan yaitu DIY dan DKI Jakarta. Di mana keduanya baik-baik saja tanpa Pemilihan Gubernur di DIY dan tanpa pemilihan langsung Bupati di DKI Jakarta. Itu bakal menjadi bahan evaluasi penerapan sistem demokrasi ke depan.
Kontributor : Julianto
