"Kami juga meminta DLH untuk terus memperbarui data program desentralisasi sampah di berbagai kecamatan percontohan sebelum resmi dilaksanakan awal April," imbuhnya.
Selain itu, disampaikan Affan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja bisa memberikan dukungan dari aspek lain. Misalnya dengan memperluas atau menambah lagi pembuatan lubang biopori di kalurahan-kalurahan padat penduduk.
Affan menilai jika pengawasan ini tidak dilakukan ketat maka persoalan sampah di Kota Yogyakarta tidak akan pernah tertangani dengan optimal. Hal ini tentunya akan sangat sia-sia mengingat setiap tahunnya anggaran penanganan persoalan sampah yang diambilkan dari APBD mencapai puluhan miliar.
"Kita berharap program bisa maksimal dengan dana yang digelontorkan," ucapnya.
