SuaraJogja.id - Polemik pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten semakin berkepanjangan. Koalisi Masyarakat Sipil bahkan mengadukan masalah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Ketua Umum (ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun ikut buka suara terkait polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Haedar meminta Presiden Prabowo Subianto mengusut tuntas masalah tersebut.
"Simpel saya percaya pada kebijakan pemerintah Pak Prabowo yang tegas untuk penegakkan hukum, kemudian pemberantasan korupsi [dalam kasus pagar laut]," papar Haedar di UAD Yogyakarta, Senin (03/2/2025).
Haedar pun meminta jika kasus tersebut dinyatakan ilegal, maka penindakan hukum harus dilakukan. Setiap orang yang terlibat dalam kasus tersebut juga perlu diproses hukum.
Hal itu penting agar ada kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Apalagi kasus tersebut menyangkut sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Alih-alih dirusak, semua pihak mestinya mengelola dan melestarikan SDA. Jangan sampai demi kepentingan pihak tertentu justru merusak alam.
"Saya yakin dengan [penindakan hukum] ini kemudian ada ketentraman di masyarakat bahwa hukum itu tegak. Lebih penting dari itu kita rawat sumber daya alam kita agar dikelola secara sah, bertanggung jawab, kemudian berorientasi pada perlindungan pemeliharaan dan kesinambungan," tandasnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
