SuaraJogja.id - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD ambil suara terkait kasus pagar laut di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten. Meski sudah ada tindakan pencopotan enam pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Mahfud meyakini mereka bukanlah aktor utama. Ada bekingan yang lebih besar dalam kasus pembangunan pagar laut tersebut.
"Ah itu [yang ditangkap] kecil, pejabat-pejabat kecil. Itu pun [yang dicopot] yang sudah dipindah," ujar Mahfud di UGM Yogyakarta, Selasa (04/2/2025).
Guru Besar Fakultas Hukum UII tersebut menyebutkan, ada aktor utama dalam kasus pagar laut sepanjang 30 Km tersebut. Karenanya tidak hanya enam pejabat yang harus dicopot Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Nusron pun diminta menyelidiki aktor utama di balik berdirinya pagar laut di perairan Tangerang. Sebab Mahfud yakin para pejabat yang dicopot tidak akan bertindak sewenang-wenang menyalahi aturan jika tanpa bekingan yang lebih besar di belakangnya.
Baca Juga:Menyoal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Mahfud MD: Bagus!
"Ini pengambil kebijakannya yang mengawal [pagar laut], di tempat-tempat penentu kebijakan. Mulai dari menteri, dirjen, kakanwil," tandasnya
Mahfud kembali menegaskan, kantah atau pejabat kantor pertanahan yang sudah dipecat hanya mengatur masalah administratif. Dia meyakini ada bekingan atau perintah dari atas dalam kasus pagar laut tersebut.
Karenanya Mahfud meminta investigasi atau penindakan kasus pagar laut secara menyeluruh. Hal itu penting untuk menyelamatkan kekayaan alam dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka.
"Ndak mungkin dia melakukan apa-apa kalau tanpa ada beking perintah dari atas atau pembiaran dari atas karena intervensi dari luar, karena kolusi dan sebagainya," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
