SuaraJogja.id - Pemerintah memastikan bupati/walikota terpilih akan dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kesiapan pun dilakukan kepala daerah, termasuk ukur baju dan lainnya.
Namun di tengah efisiensi anggaran yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, Pemda DIY meminta bupati dan walikota menekan pengeluaran. Dengan penekanan yang dilakukan, maka tidak ada pengeluaran yang berlebihan karena sudah ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Anggaran harus digunakan sebaik-baiknya, dan kepala daerah terpilih diminta untuk efisien serta berhati-hati dalam penggunaannya," papar Sekda DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (05/2/2025).
Beny menyatakan, komunikasi antara kepala daerah juga perlu diperkuat. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang lebih lancar dan tanpa sekat.
Beny berharap komunikasi yang baik antara kepala daerah terpilih dan Pemda DIY dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang terjadi di kabupaten/kota. Dengan demikian dapat membawa DIY menuju kemajuan yang lebih baik.
Contohnya beberapa masalah yang dihadapi Pemkot Yogya seperti sampah dan pedagang kaki lima (PKL). Beny meminta walikota dan wawali terpilih menunjukkan progres nyata dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Komitmen kepala daerah terpilih sudah jelas, tinggal menunggu pelaksanaannya dan mengawal prosesnya ke depan," tandasnya.
Sementara Walikota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo mengungkapkan, dirinya mengaku tidak ada persiapan khusus untuk dilantik. Alih-alih menyiapkan seragam, Hasto fokus pada kesiapan program 100 hari kerja, termasuk masalah sampah.
"Normatif sajalah kesiapannya, saya lebih fokus persiapan penyusunan anggaran 2026 supaya betul in line dengan visi misi [saat kampanye]," imbuhnya.
Baca Juga:TPST Piyungan Cemari Air Sumur, Walhi Jogja Desak Pemda DIY Bertindak
Kontributor : Putu Ayu Palupi
