SuaraJogja.id - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrullah baru saja menyampaikan usulan yang kontroversial. Dia meminta para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang ditunda pengangkatannya hingga Oktober 2025 atau Maret 2026 untuk bekerja sementara di tempat kerja sebelumnya.
Usulan yang disampaikan Zudan usai menerima banyak keluhan dari para calon ASN yang sudah terlanjur resign atau mengundurkan diri untuk menjadi PNS atau PPPK pun mendapatkan tanggapan dari sejumlah CASN di Yogyakarta. Mereka mengaggap usulan tersebut mengada-ada dan tidak solutif.
"Kalau sudah terlanjur resign, masak ya minta masuk kerja lagi di kantor lama. Usulan BKN jelas tidak solutif untuk mengatasi masalah CASN," ujar Fian, salah seorang CASN di Yogyakarta, Selasa (11/3/2025).
Menurut CASN yang diterima di salah satu Perusahan Jawatan (perjan) ini, alih-alih meminta CASN untuk kembali kerja di kantor lama, BKN mestinya memenuhi janjinya untuk melakukan pengangkatan pegawai sesuai jadwal.
Baca Juga:Jadwal Pengangkatan Ditunda Akhir Tahun, CANS di Jogja Kecewa Karena Menganggur Lama
Berdasarkan jadwal awal, CASN sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. Hal tersebut berdasarkan lampiran surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 soal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024. Dalam surat BKN tersebut, jadwal penetapan NIP CPNS diusulkan mulai 22 Februari 2025-23 Maret 2025.
"Harusnya solusinya tetap kembali ke jadwal TMT (terhitung mulai tanggal-red) seperti rencana awal," tandasnya.
Warga Sleman ini menyebutkan, CASN yang sudah terlanjur resign tidak bisa serta merta meminta kembali bekerja di kantor lama seperti yang diusulkan BKN. Sebab setiap perusahaan memiliki aturan sendiri terkait perekrutan pegawai. Bila ada pegawai yang resign, perusahaan biasanya sudah menyiapkan karyawan pengganti.
Meski diakui karyawan swasta tersebut, dia saat ini belum jadi mengajukan surat resign di kantornya. Namun dia awalnya berencana berhenti kerja pada April 2025 mendatang karena jadwal pekerjaan di tempat barunya dimulai setelah itu.
"Tapi ternyata karena jadwal pengangkatan CASN diundur sampai Oktober [2025] nanti, aku rencana akhirnya resign besok September [2025] saja," jelasnya.
Hal senada disampaikan CASN asal Yogyakarta lainnya Oldys yang mengaku kecewa dengan pernyataan Kepala BKN yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh institusi yang mengurus kepegawaian. Usulan kerja di tempat lama juga tidak mungkin bisa dilakukan bila sudah resign.
"Mungkin tetap akan ada yang bisa bekerja di kantor lama, jika memang belum mengajukan resign dan perusahaan memberi keringanan untuk mencabut surat resign yang telah dilayangkan. Tapi perusahaan khususnya swasta, yang kita tahu SOP nya cukup ketat. Bagi yang sudah melakukan resign akan sangat sulit untuk kembali, apalagi waktunya bisa dibilang cukup pendek, hanya sampai bulan September," ungkapnya.
Saat pekerja sudah resign, lanjut Oldys yang diterima di salah satu Perjan di luar DIY, bagian SDM atau HRD sudah akan membuka lowongan, mencari pengganti. Untuk kondisi sekarang, banyak yang sudah resign bahkan dari sebelum Maret 2025 dan sudah banyak juga yang diisi kembali posisinya oleh kandidat pengganti.
Pernyataan Kepala BKN justru menunjukkan inkonsisten dari pemerintah terhadap timeline yang sudah dibuat di awal. Pekerja berani mengajukan resign karena dari timeline-nya menunjukkan akan dilakukan penetapan hingga batas Maret 2025. Bahkan di grup-grup koordinasi instansi pun tidak ada informasi penundaan lagi.
Alih-alih menyurati perusahaan lama untuk menerima kembali karyawan bekerja, BKN mestinya melakukan kaji ulang terhadap kebijakan yang meleset jauh dari timeline. Sebab kebijakan itu dampaknya luar biasa, khususnya pada psikis dan ekonomi CPNS.
Oldys sendiri sudah mengajukan resign dan akan berhenti bekerja pada April 2025 nanti dan ada pekerja lain yang menjadi penggantinya. Di grup koordinasi CASN pun tidak ada tanda-tanda penundaan pengangkatan yang dijadwalkan TMT 1 April 2025.
"Apalagi saya diterima di instansi luar pulau, jadi saya butuh lebih banyak waktu untuk bersiap dengan kepindahan saya jadi di tempat kerja lama pilih resign," paparnya.
Pengangkatan CASN bisa per daerah
Secara terpisah Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin meminta pengangkatan CANS tidak ditunda. Apalagi DIY membutuhkan mereka untuk bekerja di pos-pos yang dibutuhkan.
"Tidak perlu pengunduran jadwal pengangkatan [CASN] karena secara administrasi sudah beres disepakati pemerintah pusat bersama Komisi 2 DPR RI. Daerah juga sangat butuh CASN dan P3K," tandasnya.
Amir menambahkan, pengangkatan CASN tidak perlu dilakukan serentak secara nasional. Perlu ada opsi pengangkatan sesuai kesiapan masing-masing daerah
Ketua Fraksi PKS DPRD DIY ini meyakini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY tertib administrasi. Mereka pasti memiliki anggaran untuk membayar CASN dan P3K.
"Jadi bukan malah [BKN] usul CASN kembali kerja di tempat lama, karena fakta di lapangan mereka sudah resign dan sudah diganti sehingga tidak bisa masuk lagi. Contohnya tenaga honorer setwan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
