Sebagai saran, Wisnu mendorong pemerintah untuk kembali menghidupkan program Keluarga Berencana (KB) yang bersifat sukarela.
Ia menyebut pendekatan tersebut terbukti berhasil menurunkan angka kelahiran tanpa paksaan.
Banyak negara yang menggunakan pendekatan tidak langsung dalam menekan populasi penduduknya. Misalnya, di Amerika Serikat dan United Kingdom yang menerapkan kebijakan pembatasan tempat tinggal yang menyesuaikan jumlah kamar dengan jumlah penghuni.
"DI US dan UK, dibatasi dengan tempat tinggal [2n+1]. Rumah 2 kamar maksimal 5 orang. Selain itu, bisa edukasi keluarga berencana dan tawaran alternatif bentuk kontrasepsi lain," tuturnya.
Baca Juga:'Sudah Rentan, Direntankan Lagi' Gus Hilmy Kecam Wacana Vasektomi Syarat Bansos
Belum lagi menyoal dari sisi hak asasi manusia, Wisnu menegaskan bahwa hak reproduksi merupakan bagian dari hak dasar manusia yang tidak seharusnya diintervensi oleh negara.
Negara tidak memiliki hak untuk memaksa warga menjalani tindakan medis seperti vasektomi.
"Yang dibutuhkan adalah edukasi, insentif, dan sosialisasi," ucapnya
Dia mencontohkan India dan Tiongkok pernah menerapkan kebijakan serupa. Alih-alih berhasil kebijakan itu justru memunculkan berbagai persoalan sosial lanjutan seperti ketimpangan gender dan pelanggaran HAM.
"Program satu anak di Tiongkok menghasilkan fenomena 'missing girls', dan di India terjadi protes besar-besaran saat dilakukan sterilisasi massal pada 1970-an," paparnya.
Baca Juga:MBG Dihantui Keracunan: Cium, Lihat, Rasakan! Tips Jitu Dokter UGM Hindari Makanan Basi
Terakhir, Wisnu turut menyinggung soal potensi risiko moral hazard. Jika bansos kemudian dijadikan alat untuk memaksakan keputusan medis tertentu.
