SuaraJogja.id - Pemerintah Kota Yogyakarta akan segera menjalin pembicaraan intensif dengan pihak Tamansiswa terkait rencana pemanfaatan SMA Taman Madya IP Tamansiswa sebagai lokasi Sekolah Rakyat (SR).
Langkah ini menyusul peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti pada Sabtu (10/5/2025).
Salah satu yang akan dibahas yakni pemindahan siswa di delapan kelas aktif yang saat ini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menuturkan bahwa perlu ada kejelasan lokasi pengganti untuk para siswa itu sebelum bangunan dimanfaatkan sepenuhnya untuk Sekolah Rakyat.
Baca Juga:Wamen PU: Tamansiswa Butuh Renovasi Besar Sebelum Jadi Sekolah Rakyat
"Kita tadi sudah keliling ke semua kelas, kita datangin yang di Taman Madya. Memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan rehab dan ini membutuhkan waktu. Perlu yang harus menjelaskan adalah kesepakatan dulu dengan Kota dan Tamansiswa karena ini kan perlu peralihan tempat," kata Wawan.
Disampaikan Wawan, saat ini SMA Taman Madya masih aktif dengan siswa kelas 1 dan 2. Sedangkan siswa kelas 3 baru saja lulus.
Kendati demikian pemindahan kelas-kelas aktif itu harus dipikirkan matang.
Sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran siswa yang ada.
"Ada tadi 18, 42 kan sudah lulus, 18 ya jadi ada beberapa siswa yang perlu tetap di kelas 1 dan kelas 2 sekarang naik kelas, itu yang harus kita perhatikan," tambahnya.
Baca Juga:Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Kaum Miskin Ekstrem? Wamen Tinjau Langsung Tamansiswa
Secara prinsip, Wawan menyampaikan bahwa Pemkot Jogja menyambut baik inisiatif pemerintah pusat menjadikan Tamansiswa sebagai percontohan Sekolah Rakyat.
Rencana pemerintah pusat sebenarnya menginginkan model Sekolah Rakyat yang terintegrasi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan seluas sekitar 6 hektare.
Namun, hal itu sulit tercapai mengingat Kota Yogyakarta tak memiliki lahan seluas itu.
Sehingga Tamansiswa dipilih menjadi lokasi untuk program nasional itu. Kendati demikian, sarana dan prasarana pun masih perlu untuk diperbaiki.
Ia berharap pembicaraan teknis dengan pihak Tamansiswa bisa segera dilakukan dalam waktu dekat.
Sehingga proses renovasi dan peralihan fungsi bisa disepakati sebelum target operasional Sekolah Rakyat pada Juli 2025.
"Jadi harusnya kan diharapkan dari pemerintah pusat kan ter-integrated. Jadi ada sekitar 6 hektare dari SD, SMP, SMA menjadi 1 tapi kan kita belum punya lahan dan berharap dari pemerintah kan dalam bulan Juli ini sudah harus jalan," ucapnya.
"Nah kita kan juga harus realitasnya cek di lapangan tadi ada beberapa direhab ini yang perlu bicarakan masalah lebih detilnya secara teknis. Kalau di sini SMA semua," imbuhnya.
Seperti diketahui, Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan akses belajar kepada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, pekerja anak, atau mereka yang putus sekolah.
Konsep ini sering dihidupkan oleh masyarakat, LSM, atau komunitas, dan kini mulai digadang-gadang secara lebih serius oleh pemerintah sebagai bagian dari solusi inklusivitas pendidikan.
Apakah Sekolah Rakyat Bisa Menyelesaikan Masalah Pendidikan?
Potensi Penyelesaian:
Menjangkau yang Terpinggirkan: Anak-anak di pelosok, pekerja anak, atau keluarga miskin yang sulit masuk sekolah formal bisa tetap belajar.
Fleksibilitas Belajar: Bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa, termasuk waktu dan pendekatan belajar.
Pemberdayaan Masyarakat: Menghidupkan peran masyarakat dalam pendidikan.
Tantangan yang Masih Ada:
Standarisasi dan Akreditasi: Banyak Sekolah Rakyat belum memiliki sistem evaluasi atau ijazah yang diakui negara.
Kualitas Pengajar: Tidak semua relawan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai.
Ketergantungan pada Swadaya: Jika tidak didukung pemerintah secara berkelanjutan, banyak yang rawan bubar.
