Sebut saja politik uang, konflik antarkader, hingga polarisasi sosial di akar rumput.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan KPU, Pemilu 2024 yang lalu diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp76 Triliun untuk tingkat nasional saja.
Belum termasuk pembiayaan tambahan oleh partai politik dan calon legislatif yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah bila ditotal.
![Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia membuka Musda DPD Partai Golkar DIY di Yogyakarta, Minggu (18/5/2025). [Kontributor Suarajogja/Putu]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/05/18/60212-bahlil.jpg)
Sementara itu, setiap pilkada serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 25-30 Miliar per daerah.
Baca Juga:Pernyataan Sikap Prodi Ilmu Komunikasi UMY Atas Upaya Intimidasi terhadap Redaksi TEMPO
Angka ini bahkan lebih untuk daerah dengan jumlah pemilih besar.
Dana tersebut belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah secara pribadi, yang sering kali mencapai puluhan miliar untuk kampanye, logistik, dan dukungan politik.
"Setiap pilkada menghabiskan uang puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Pileg juga demikian. Dan setelah itu, banyak terjadi konflik. Tetangga bisa ribut karena beda pilihan, kader separtai saling lapor. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal stabilitas sosial," tandasnya.
Bahlil menyebutkan jika sistem politik tidak segera dievaluasi, maka demokrasi akan semakin eksklusif hanya untuk mereka yang punya kekuatan modal besar.
Untuk itu dalam forum Musda tersebut, Bahlil menegaskan Partai Golkar akan menjadi partai pertama yang menawarkan gagasan reformasi sistem politik kepada pemerintah, jika partai-partai lain belum mengambil langkah serupa.
Baca Juga:Survei: Mayoritas Pemenang Pilkada 2024 Sudah Terprediksi Jauh Sebelum Pemilihan Dilakukan
Meski belum merinci bentuk sistem baru yang diusulkan, Bahlil menegaskan proses kajian masih berjalan dan akan disampaikan pada waktu yang tepat.
