SuaraJogja.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta memaksimalkan program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Posyandu yang tersebar di wilayahnya.
Tercatat hingga tanggal 14 Mei 2025, sudah ada 517 dari 622 Posyandu atau 83,25 persen telah mengimplementasikan ILP.
Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dan melebihi target 50 persen pelaksanaan posyandu ILP.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani mengatakan bahwa pelaksanaan itu akan terus berproses hingga memenuhi target 100 persen Posyandu yang mengimplementasikan ILP.
Baca Juga:Ditutup Kain Hitam hingga Berujung Dibongkar, Reklame Ilegal Disikat Wali Kota Jogja
"Kami telah melatih minimal lima kader di setiap posyandu yang terlatih 25 keterampilan dasar kader dan akan terus menambah jumlah kader yang terlatih," kata Emma.
Jumlah kader terlatih itu penting untuk ditambah mengingat posyandu saat ini bisa melayani siklus hidup secara menyeluruh.
Tidak hanya dari bayi, balita, tapi remaja, usia produktif, ibu hamil hingga lansia.
Emma menambahkan, keterbatasan lahan menyebabkan pembagian waktu pelayanan berbeda.
Meskipun demikian, tidak mengurangi pelayanan yang diberikan oleh posyandu.
Baca Juga:Layanan Kependudukan Makin Cepat Dindukcapil Jogja Tambah ADM, Kelurahan Terbaik Adminduk Diumumkan
Selaras dengan hal tersebut, Kader Posyandu Lada 3 di Kelurahan Pakuncen, Kemantren Jetis, Indriana, turut menyampaikan harapannya agar kader mendapatkan dukungan operasional lebih baik lagi dari pemerintah.
"Kami bekerja secara sosial untuk melayani masyarakat. Harapan kami, ada bantuan transportasi maupun dana pengelolaan," ucapnya.
Ia menambahkan, untuk pelayanan di Posyandu Lada 3 ini dilakukan rutin setiap tanggal 11 pukul 10.00 WIB dan untuk remaja dilakukan setiap hari Sabtu minggu ketiga setiap bulannya.
Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta Dwi Kisworo Setyowireni, menyampaikan, apresiasi atas pelaksanaan ILP di Posyandu Lada 3 yang telah berjalan optimal.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak, khususnya antara kader posyandu, pemerintah kelurahan, dan kecamatan.
"Kita sadari tugas kader saat ini semakin banyak. Dengan konsep baru Posyandu, perlu sinergi lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Kader bukan pegawai pemerintah, mereka adalah mitra yang membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Dwi Kisworo.
