Sebanyak 14 SPPG BUMDes di DIY Diluncurkan, Ekosistem Ekonomi Lokal Makin Dikuatkan

Permulaan dari SPPG BUMDes di DIY ini dapat menjadi role model untuk daerah-daerah lain.

Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Selasa, 20 Mei 2025 | 20:50 WIB
Sebanyak 14 SPPG BUMDes di DIY Diluncurkan, Ekosistem Ekonomi Lokal Makin Dikuatkan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (tengah), Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto (kiri) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (kanan) meninjau SPPG Sambirejo, Breksi, Prambanan, Sleman, Selasa (20/5/2025). [Hiskia/Suarajogja]

SuaraJogja.id - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto meresmikan peluncuran 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal ini untuk semakin menguatkan komitmen pemerintah dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Yandri, pembangunan SPPG atau dapur untuk MBG ini bukan sekadar infrastruktur fisik. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mendukung program makan bergizi gratis.

"Nah, tadi juga kami sudah minta, bukan hanya membangun dapur, tapi ekosistem untuk makan bergizi gratis itu juga diciptakan di desa-desa. Misalnya cabainya, buahnya, telurnya, itu akan menciptakan ekosistem ekonomi yang luar biasa," kata Yandri di SPPG Sambirejo, Breksi, Prambanan, Sleman, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga:BUMDes DIY Siap Launching 15 Dapur Gizi, Dukung Program MBG dan Tekan Stunting

Yandri mengapresiasi Forum BUMDes Yogyakarta yang telah memprakarsai pendirian 14 SPPG BUMDes sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional MBG.

Disampaikan Yandri, SPPG BUMDes ini bakal direplikasi ke sejumlah daerah lain di Indonesia. Sehingga semakin mendukung program pemerintah untuk diterapkan secara langsung.

"Jogja ini akan kita replikasi ke daerah lain, yang sekarang sedang berproses banyak. Nanti kita lapor ke Pak KSP sama Pak BGN kalau sudah siap kita resmikan lagi di provinsi lain," ucapnya.

Optimisme serupa disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto. Dia berharap permulaan dari SPPG BUMDes di DIY ini dapat menjadi role model untuk daerah-daerah lain.

"Kita berharap akan menjadi getuk tular sebagai role model, Pak, ya, yang akan diperluas, sehingga ini akan menjadi proses pencapaian pada 82 juta yang pada penerima manfaat seperti yang ditargetkan oleh Kepala BGN," kata Putranto.

Baca Juga:Setelah Diajak Prabowo Tinjau MBG, Bill Gates Beri Sinyal Kuat Apa yang Akan Dilakukan Selanjutnya?

Tak lupa ia pun mengingatkan agar kebersihan dan higienitas dapur dijaga demi memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat.

"Pesan saya kepada seluruh SPPG yang ada dan yang akan melaksanakan agar dijaga kebersihannya, dijaga higienitasnya, agar masyarakat atau yang menerima itu betul-betul dalam kondisi sehat dan bersih," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan, secara umum satu SPPG dirancang untuk melayani antara 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setidaknya dalam radius sekitar 4 kilometer.

"Ini daerah agregasi kan, kita batasi. Itu sangat tergantung nanti dari berapa jumlah penerimaan manfaat yang ada di sekitar 4 km. Kalau di sini [Jogja] bisa 3.000 orang lah satu SPPG," tambah Dadan.

Semua SPPG atau dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bahkan dibangun tanpa kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"1.351 [SPPG] itu, 100 persen adalah kemitraan. Jadi belum ada fasilitas yang dibangun melalui APBN gedungnya, seluruhnya 100 persen kemitraan dan 100 persen UMKM," ungkap Dadan.

Disampaikan Dadan, sebanyak 1.351 SPPG yang berjalan itu tersebar di 38 provinsi dengan kemampuan pelayanan mencapai 3,96 juta penerima manfaat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak