SuaraJogja.id - Program Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang memperkenalkan konsep pendidikan barak militer bagi siswa 'nakal' semakin disorot banyak pihak.
Program yang diklaim sebagai model pendidikan karakter berbasis kedisiplinan militer itu pun mendapatkan perhatian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (kemendikdasmen).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (wamendikdasmen), Fajar Riza saat ditemui usai menghadiri groundbreaking Muhammadiyah Sapen Universal School di Yogyakarta, Minggu (25/5/2025) kemarin, menyatakan saat ini pemerintah pusat tengah melakukan kajian komprehensif terhadap program tersebut.
"Jadi kami mempelajari, termasuk mencermati pandangan banyak pakar ya, termasuk dengan KPAI [Komisi Perlindungan Anak Indonesia]," ujarnya dikutip Senin (25/5/2025).
Baca Juga:Vasektomi Syarat Bansos Jabar: Ekonom UGM Kecam Rencana Kontroversial Dedi Mulyadi
Menurut Fajar, segala bentuk inovasi pendidikan yang berdampak luas harus dikaji secara ilmiah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Karenanya alih-alih mengiyakan atau melarang program barak militer bagi pelajar Dedi Mulyadi, Kemendikdasmen tengah meminta masukan dari sejumlah pihak.
Terkait kebijakan Dedi yang tetap akan melaksanakan program tersebut meski muncul pro dan kontra, Kemendikdasmen belum bisa berkomentar banyak.
Kementerian tersebut masih menunggu hasil kajian dari para pakar pendidikan, psikolog dan lainnya.
"Kami juga mendengar masukan dari psikolog dan pakar pendidikan, jadi belum bisa memberikan komentar lebih lanjut karena proses kajiannya masih berlangsung," ungkapnya.
Baca Juga:'Sudah Rentan, Direntankan Lagi' Gus Hilmy Kecam Wacana Vasektomi Syarat Bansos
Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyarankan agar Dedi Mulyadi berdialog secara langsung dengan Kemendikdasmen terkait program pendidikan barak militer yang diterapkannya.
Apalagi program tersebut akan dilaksanakan tak hanya bagi siswa yang bermasalah namun akan diterapkan bagi siswa-siswa yang berprestasi.
"[Dialog dengan kemendikdasmen] supaya apa yang dilakukan dalam koridor sistem pendidikan nasional dan hasilnya baik," ujarnya.
Alih-alih menolak, Haedar sebenarnya menghargai semangat Dedi Mulyadi dalam menanamkan disiplin pada siswa di Jawa Barat. Pendidikan kedisplinan tersebut dirasa penting bagi generasi muda.
Namun model pendidikan yang diterapkan perlu dilakukan kajian dari berbagai aspek.
Hal itu penting guna memastikan program yang dijalankan tidak menyimpang dari arah pendidikan nasional yang humanistik dan holistik.
Apalagi pendidikan karakter yang jadi target Dedi Mulyadi mestinya tidak boleh berhenti pada dimensi fisik semata. Namun juga membentuk mentalitas generasi muda.
"Disiplin itu kan tidak hanya fisik tapi juga harus membentuk mentalitas. Itu yang paling penting dalam pendidikan karakter," ujar dia.
Haedar menambahkan, perubahan kurikulum atau metode pendidikan apa pun memerlukan landasan akademik dan kajian multidisipliner.
Hal itu penting agar tidak hanya efektif dalam implementasi, tetapi juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.
"Bahkan segala rancangan undang-undang mestinya didasarkan pada naskah akademik, melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi secara akademik supaya hasilnya baik," paparnya.
Karenanya Dedi tidak bisa serta merta menerapkan pendidikan barak militer bagi pelajar.
Kaji ulang pendidikan tersebut dibutuhkan agar tidak sekedar jadi program artificial.
"Kajian akademik biarpun hasilnya tidak sempurna tapi secara obyektif mewadahi pandangan yang berkembang di masyarakat, nah kita kurang di situ," imbuhnya.
Sebelumnya Dedi yang merasa berhasil menerapkan pendidikan barak militer pada anak-anak dengan catatan kedisplinan dan masalah sosial pada gelombang pertama berencana memperluas kebijakan tersebut pada anak-anak berprestasi.
Dedi menganggap program tersebut mampu merestorasi perilaku generasi muda meski sejumlah pihak menganggap pendidikan barak militer berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.
Secara terpisah KPAI menilai pendidikan barak berpotensi mengabaikan hak-hak anak jika tidak diawasi dan dirancang secara hati-hati.
KPAI bahkan mencatat, beberapa aduan telah diterima terkait aktivitas fisik berlebihan, tekanan mental.
Pendidikan dengan pendekatan militeristik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip pedagogi modern.
Karenanya KPAI mendesak agar evaluasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan suara dari siswa, orang tua, guru, serta ahli perkembangan anak.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
