- Presiden Prabowo reshuffle sejumlah menterinya
- Muhammadiyah mengingatkan kepada menteri baru bahwa penunjukkannya memiliki tanggungjawab besar
- Menteri baru harus menyingkirkan kepentingan diri maupun kelompok
SuaraJogja.id - Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Sejumlah nama baru, baik dari politisi maupun praktisi muncul.
Perombakan ini disebut menjadi langkah strategis pemerintahan Prabowo dalam menjawab dinamika politik dan tuntutan publik yang semakin kompleks.
Terlebih pasca aksi demonstrasi besar yang berujung kerusuhan di akhir Agustus 2025.
Baca Juga:Peringatan 80 Tahun Indonesia Merdeka, Wajah Penindasan Muncul jadi Ancaman Bangsa
Muhammadiyah memberikan catatan serius terkait reshuffle kali ini.
Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir di Yogyakarta, Senin Malam menyatakan jabatan baru bukanlah ruang untuk bersuka cita atau membanggakan diri.
Namun amanat berat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan rakyat.
"Jabatan baru itu bukan kebanggaan, tetapi amanat yang sangat berat sejalan mandat Asta Cita Presiden dan Konstitusi," tandas dia dikutip Selasa (9/9/2025).
Haedar menyebut, para pembantu presiden harus bekerja dengan seksama dan bijak.
Baca Juga:Jejak Bisnis dan Sejarah di Jantung Muhammadiyah: Tur 3 Kampung Ikonik Yogyakarta
Sebab setiap ucapan, gestur dan sikap mereka kini berada di bawah sorotan publik.
Dalam kondisi sosial politik yang penuh sensitivitas, kesalahan kecil sekalipun dapat berimplikasi besar.
Karenanya dalam aspek kemampuan di bidangnya maupun sikap moral selaku pejabat publik akan selalu dihisab publik.
"Salah ucapan, gesture, dan sikap keseharian pun akan dinilai dengan penuh sensitivitas tinggi oleh publik," ungkapnya.
Menurut Haedar, reshuffle kabinet kali ini dilakukan saat aspirasi masyarakat menguat, terutama akibat tekanan ekonomi dan keresahan sosial.
Haedar pun mendesak para menteri tidak terjebak dalam pola kerja elitis. Hal itu hanya akan menambah jarak dengan rakyat.
Apalagi jabatan menteri bukan sekadar soal kinerja administratif, tetapi juga moralitas dalam memimpin.
Para pejabat negara harus mengedepankan empati, mengutamakan kepentingan rakyat, dan menjauhi perilaku yang merusak kepercayaan publik.
'Jangan menunjukkan sikap tindak yang sembarangan apalagi menyakiti hati rakyat, belajarlah empati dan peduli pada keadaan dan nasib rakyat yang hidupnya susah," ungkapnya.
Haedar pun berpesan agar para pejabat baru menyingkirkan kepentingan diri maupun kelompok.
Hal itu penting demi menjalankan mandat Presiden dan Konstitusi.
Dengan perombakan kabinet ini, publik menaruh harapan besar agar wajah baru pemerintahan Prabowo dapat menghadirkan solusi konkret atas persoalan rakyat.
"Sisihkan kepentingan diri dan apa pun yang dapat mencederai mandat Presiden untuk berkhidmat seutuhnya bagi rakyat," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
