SuaraJogja.id - Pendidikan di Sekolah Rakyat nantinya akan melibatkan peran TNI dan Polri.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa kehadiran aparat dalam sistem pendidikan ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan siswa.
Namun, Nuh menegaskan bahwa keterlibatan TNI/Polri tidak akan mengarah pada penerapan unsur militerisme di lingkungan sekolah.
"Anak-anak nanti akan diajarkan baris-berbaris. Ini bukan untuk membentuk militer, tetapi untuk melatih kedisiplinan," ujar Nuh saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Baca Juga:Program Sekolah Rakyat Tinggal Hitungan Bulan, Muhammadiyah Desak Prabowo Fokus dan Kolaboratif
Menurut Nuh, TNI dan Polri dinilai sebagai pihak yang paling tepat dalam memberikan pelatihan disiplin dan baris-berbaris. Selain itu, pelibatan aparat juga berguna untuk persiapan fisik siswa.
"Kalau bicara soal baris-berbaris, siapa yang paling ahli? Ya tentu saja bapak-bapak dari TNI dan Polri, mereka sudah teruji. Ini semua untuk membentuk kedisiplinan dan kesiapan fisik siswa. Kalau mereka minta anak-anak lari, mungkin jaraknya setengah kilometer saja sudah cukup," tuturnya.
Ia kembali menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bukan militerisme, melainkan fokus pada pembentukan karakter disiplin dan kerapian siswa, yang dianggap sangat penting dalam proses pendidikan.
Lebih lanjut, Nuh menjelaskan bahwa sistem pendidikan Sekolah Rakyat sepenuhnya mengacu pada kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school (asrama), akan ada tambahan materi pembelajaran yang berkaitan dengan cinta tanah air dan penguatan keterampilan sosial.
Baca Juga:Wacana Buku Cetak di Sekolah Rakyat Jadi Penyelamat, Industri Percetakan Dapat Angin Segar
"Di malam hari, dalam sistem asrama, anak-anak juga akan dibekali dengan pendidikan yang menanamkan kecintaan pada tanah air, membangun persahabatan, dan nilai-nilai sosial lainnya. Semua program ini sedang kami siapkan dan Alhamdulillah progresnya berjalan dengan baik," ujar Nuh.
Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi pada tahap 1A di Juli 2025, dengan 63 titik sekolah yang tersebar di berbagai wilayah.
Selanjutnya, pada tahap 2B sekitar Agustus-September 2025, akan dibuka tambahan 37 titik sekolah.
Total target yang ingin dicapai adalah 100 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
Untuk tahap 1, total Rombongan Belajar (Rombel) yang disiapkan mencapai 396 rombel, dengan jumlah siswa sekitar 9.780 orang dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Mayoritas lokasi Sekolah Rakyat pada tahap awal ini berada di area Sentra milik Kementerian Sosial. Namun, pihak Kemensos memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu layanan yang ada di Sentra.
