Bonnie menilai bahwa sebagai Menteri Kebudayaan yang tengah menginisiasi proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, Fadli Zon seharusnya tidak memperkuat budaya penyangkalan, terutama terhadap kekerasan seksual yang dialami perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial 1998.
"Kalau tujuan menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara pandangnya justru mempersoalkan istilah 'massal' dalam kekerasan seksual, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban pemerkosaan," tegasnya.
Bonnie juga menekankan, sejarah yang baik bukan hanya berisi kisah-kisah kepahlawanan, melainkan juga memuat pengalaman kolektif yang pahit sebagai pelajaran bagi generasi masa kini dan masa depan.
Menurutnya, upaya menyangkal peristiwa kelam seperti kerusuhan Mei 1998 justru akan menambah luka bagi para korban, keluarga, dan masyarakat yang terlibat dalam tragedi tersebut.
Baca Juga:Trauma Korban '98 Dibunuh Dua Kali? Sejarawan Kecam Pernyataan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal
"Penyangkalan terhadap peristiwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 1998 hanya akan memperparah trauma yang dialami para penyintas dan keluarga mereka," ungkap Bonnie.
Saat ini, Kementerian Kebudayaan sedang mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang ditargetkan selesai pada Agustus 2025.
Namun, dalam draf awal konsep penulisan sejarah tersebut, beberapa catatan penting tentang pelanggaran HAM berat justru tidak dimasukkan. Beberapa peristiwa yang dihapus antara lain:
-Pemerkosaan perempuan Tionghoa dalam Peristiwa Mei 1998
-Penembakan misterius (Petrus)
Baca Juga:RUU TNI Intervensi Ranah Sipil? Pakar Hukum UMY Ingatkan Ancaman Kemunduran Demokrasi
-Penghilangan paksa aktivis 1997-1998
-Tragedi Trisakti dan Semanggi I & II
-Pelanggaran HAM di Aceh dan Papua
Bonnie menegaskan, Kementerian Kebudayaan sebagai mitra Komisi X DPR RI harus menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika proyek tersebut hanya bertujuan untuk kepentingan politik semata.
Ia menolak keras jika sejarah ditulis secara selektif dan tidak menyeluruh hanya untuk menyenangkan penguasa.
"Jangan menulis sejarah dengan pendekatan kekuasaan yang bersifat parsial dan politis. Jika itu yang terjadi, sebaiknya proyek penulisan sejarah ini dihentikan saja," sebut Bonnie.
