Karena itu, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki data dan bukti lengkap untuk melapor.
Disdikpora juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam proses verifikasi data keluarga miskin.
Evaluasi terhadap mekanisme penerbitan SKTM pun akan dievaluasi agar tidak mudah disalahgunakan.
"Kalau punya datanya, di mana, siapa, dan dokumen lengkap, silakan disampaikan. Kita akan telusuri dan verifikasi," ujarnya.
Baca Juga:Pendidikan Gratis hanya Mimpi? Pemerintah Dinilai Belum Serius Tindak Lanjuti Putusan MK
Disdikpora DIY, lanjut Suhirman, akan menelusuri kebenaran dokumen dan memastikan bahwa kebijakan afirmasi tetap menyasar sasaran yang tepat, yakni peserta didik dari keluarga kurang mampu.
"Disdikpora terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat serta akan mengawal proses seleksi agar berjalan adil dan transparan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
