Kejati DIY Geledah Kominfo Sleman Terkait Korupsi, Begini Kondisi Terkini Pelayanan Publik

SuaraJogja.id - Kepala Dinas Kominfo Sleman, Budi Santosa memastikan pelayanan di kantornya tidak terganggu usai penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi DIY beberapa waktu lalu.

Diketahui sebelumnya Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman pada Kamis (24/7/2025) kemarin.

Hal itu sebagai tindaklanjut perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bandwidth Internet Tahun 2022-2024 dan Pengadaan Sewa Colocation DRC (Disaster Recovery Center) tahun anggaran 2023-2025.

Budi menyebut bahwa kegiatan perkantoran Dinas Kominfo berjalan normal hingga saat ini.

Baca Juga:Bupati Sleman Akui Pahit, Sakit, Malu Usai Diskominfo Digeledah Kejati DIY Terkait Korupsi Internet

Walaupun memang ia tak menampik bahwa penggeledahan tersebut sedikit banyak berpengaruh pada psikologi pegawai.

"Ya, kemarin Kamis memang ada penggeledahan oleh Kejati di kantor. Secara langsung maupun tidak langsung tentu hal tersebut mempengaruhi psikologi para pegawai Kominfo," kata Budi, saat dikonfirmasi, Senin (28/7/2025).

"Namun saya pastikan hal tersebut tidak mengganggu pelayanan dinas kepada masyarakat. Tadi pagi saat apel semua pegawai juga hadir dan kegiatan tetap berjalan normal," tambahnya.

Selain itu, Budi memastikan tidak ada ruangan yang disegel usai penggeledahan tersebut.

Ditegaskan Budi bahwa pihaknya akan tetap mendukung dan menghormati proses hukum yang berjalan saat ini. Selain itu, pihaknya juga bakal melakukan perbaikan untuk ke depannya.

Baca Juga:Beras Premium di Sleman Diduga Oplosan, Disperindag Ungkap Temuan Harga 'Nakal' di Pasar

"Kami berkomitmen menghormati dan mendukung proses hukum yang saat ini berjalan. Dan tentu saja kami akan melakukan perbaikan-perbaikan proses maupun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan ketugasan kami," pungkasnya.

Respons Bupati

Bupati Sleman Harda Kiswaya angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DIY di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman pada Kamis (24/7/2025) kemarin.

Harda menegaskan komitmennya mendukung penuh proses hukum yang berjalan.

"Ya wajib [mendukung proses hukum]. Bupati harus menjadi contoh," tegas Harda saat ditemui, Jumat (25/7/2025).

Dia bilang sebagai kepala daerah, sudah sewajarnya memberikan contoh dalam menghormati aparat penegak hukum. Meskipun memang kenyataan soal dugaan korupsi ini pahit untuk diterima.

"Walaupun rasanya pahit, sakit, malu, ya gimana lagi. Itu PR bagi saya untuk saya benahi. Mudah-mudahan di era saya tidak ada kejadian seperti itu," ucapnya.

Terkait informasi secara rinci penggeledahan tersebut, Harda mengaku belum mendapatkan laporan langsung dari pejabat Diskominfo Sleman.

"Ini pejabat dari Kominfo belum laporan saya. Tapi kalau penggeledahan ada," ujarnya.

Meski begitu, dia memastikan bahwa tidak ada aktivitas pemerintahan yang terganggu selama proses penggeledahan berlangsung.

Harda menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari bawahannya untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, apapun yang diminta penyidik harus disediakan sepanjang masih dalam kewenangan dan kewajaran.

Amankan 34 Dokumen

Diketahui sebelumnya, sampai saat ini telah diperiksa sekitar 20 (dua puluh) orang saksi, dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman maupun dari pihak penyedia Internet Service Provider (ISP), yaitu PT. SIMS, PT. GPU dan PT. Gmedia.

Penggeledahan ini dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY pada Kamis (24/7/2025) sekitar pukul 10.30 WIB - 14.45 WIB kemarin.

"Penggeledahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Juli 2025 dan Surat Penetapan Izin Penggeledahan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2025," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatan.

Disampaikan Herwatan, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah ruang.

Antara lain Ruang Arsip, Ruang Kabid Infrastruktur, Ruang Bendahara dan ruangan lain yang diduga menyimpan dokumen terkait Pengadaan Bandwidth Internet Tahun 2022-2024 dan Pengadaan Sewa Colocation DRC Tahun 2023-2025.

"Dari hasil penggeledahan tersebut kemudian penyidik melakukan penyitaan berupa 34 dokumen," ucapnya.

Dokumen-dokumen itu antara lain berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Perjanjian Kerja, Dokumen Pembayaran dan dokumen lain yang terkait Pengadaan Bandwidth Internet Tahun 2022-2024 dan Pengadaan Sewa Colocation DRC Tahun 2023-2025.