SuaraJogja.id - Gunungkidul bersiap menghadapi ancaman krisis air bersih di musim kemarau tahun ini.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul mencatat sedikitnya 24.137 jiwa berpotensi terdampak kekeringan.
Angka ini diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pendataan yang belum rampung.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Sumadi, menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh kapanewon untuk memetakan wilayah rawan kekeringan.
Baca Juga:Geger Beras Oplosan di Gunungkidul? Ini Fakta Sebenarnya
Namun, hingga Kamis (31/7/2025) kemarin, baru tujuh kapanewon yang melaporkan data, yakni Tanjungsari, Girisubo, Karangmojo, Panggang, Saptosari, Rongkop, dan Ponjong.
Sementara itu, 11 kapanewon lainnya belum mengirimkan laporan, yang berarti potensi kelurahan terdampak bisa jauh lebih banyak.
"Data sementara mencatat 24.137 warga terancam kekurangan air bersih. Tapi jumlah ini bisa meningkat karena belum semua kapanewon menyerahkan laporan wilayah rawan kekeringan," ujar Sumadi dikutip dari Harianjogja.com, Minggu (3/8/2025).
Ia menegaskan, data tersebut penting untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan air bersih.
Meski belum ada permintaan resmi dropping air dari kapanewon, BPBD Gunungkidul telah menyiapkan 1.500 tangki air untuk distribusi jika diperlukan.
Baca Juga:Dulu Aman dari Kekeringan, Kini Srandakan Bantul Krisis Air: Apa yang Terjadi dengan Sungai Progo?
Kondisi 'kemarau basah' tahun ini memang membuat penyaluran bantuan tidak seintens tahun-tahun sebelumnya, namun potensi kekurangan air di banyak kelurahan tetap menjadi perhatian utama.
Di wilayah Girisubo, misalnya, Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Girisubo, Giyatno, mengungkapkan telah memetakan empat kalurahan yang membutuhkan bantuan air bersih: Songbanyu, Pucung, Jerukwudel, dan Nglindur.
Pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp75,6 juta untuk mendistribusikan air bersih melalui jasa tangki air, dengan sasaran warga yang belum terjangkau PDAM atau yang alirannya tidak lancar.
"Bantuan kami fokuskan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, terutama yang tidak memiliki akses PDAM. Saat kemarau seperti ini, pasokan air sering terganggu sehingga bantuan menjadi sangat penting," kata Giyatno.
Dengan masih banyaknya kapanewon yang belum menyerahkan laporan, potensi jumlah kelurahan di Gunungkidul yang akan terdampak krisis air bersih diprediksi bertambah.
Pemerintah daerah pun terus mengimbau setiap kapanewon segera menyampaikan data agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
