SuaraJogja.id - Aliansi Jogja Memanggil kembali menggelar aksi demonstrasi di Bundaran UGM, Senin (1/9/2025).
Aksi ini menyoroti berbagai isu, mulai dari kecaman terhadap brutalitas aparat hingga desakan perbaikan kebijakan negara.
Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menegaskan aksi semacam ini tidak boleh berhenti.
Meskipun belakang juga santer isu berbagai aksi yang digelar di daerah itu ditunggangi oknum tak bertanggungjawab.
Baca Juga:Demo di UGM: Tuntut Usut Tuntas Kematian Ojol & Mahasiswa, Tolak Represi Negara!
"Aksi ini harus tetap dilakukan, karena enggak boleh enggak. Kenapa enggak boleh enggak? Karena kalau tekanan ini menurun, maka maksud perubahan yang kita dorong itu kan bisa hilang," kata pria yang akrab disapa Uceng tersebut, Senin siang.
Menurut Zainal, tudingan aksi demonstrasi masyarakat ditunggangi bukanlah hal baru.
Namun negara sendiri pun tak pernah hadir dalam persoalan tersebut.
"Kita sebenarnya tahu hampir semua demo, enggak ada yang enggak ditunggangi. Kalau soal penunggang, dan negara enggak pernah cari penunggangnya. Ujug-ujug [tiba-tiba] mengatakan bahwa jangan demo karena ada yang tunggangin," ungkapnya.
Negara Harus Bertanggung Jawab
Baca Juga:Korban Luka Demo Capai 29 Orang di RSUP Sardjito, Satu Meninggal setelah Gagal Resusitasi Jantung
Ia menilai negara seharusnya bertanggung jawab mencari dan menindak pihak yang disebut menunggangi aksi tersebut.
Bukan lantas sekadar melarang masyarakat turun ke jalan.
"Ada kewajiban negara untuk cari penunggangnya," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa gerakan massa penting untuk menjaga momentum perubahan.
"Kalau kita mundur, kita enggak bergerak, ya esensi ini tidak akan berlanjut. Padahal esensi ini adalah momentum untuk melanjutkan perbaikan. Ada banyak perbaikan yang harus kita lakukan," tuturnya.
Momentum Perubahan Harus Dijaga
Uceng bilang bahwa agenda perbaikan itu dibagi dalam dua kategori yakni gejala dan sumber masalah.
Menurutnya, gejala yang terlihat saat ini antara lain buruknya kinerja aparat, lemahnya reformasi birokrasi, serta maraknya kekerasan polisi.
"Kalau yang gejala-gejala ini kan seperti polisi tidak becus, yang begitu-begitu kan. Artinya reformasi kepolisian. Aparat harus dibuat lebih netral, lebih baik," ucapnya.
Namun ia menilai akar masalah justru ada pada legitimasi pemerintahan yang lahir dari proses pemilu yang cacat.
"Persoalan ini kan sumber dasarnya menurut saya adalah legitimasi pemerintahan yang lemah. Karena pemilu yang buruk, pemilu yang berengsek itu melahirkan pemerintahan yang abal-abal," tegasnya.
Uceng menegaskan bahwa perbaikan legitimasi harus dimulai dari presiden, DPR, serta pihak-pihak yang ada di dalam pemerintahan.
Negara Jangan Hanya Menebar Isu
Oleh karena itu, Zainal menilai momentum aksi harus terus dijaga. Negara tak boleh tinggal diam dan justru hanya menyebar isu.
"Nah saya ingin mengatakan bahwa ini momentum, jadi teman-teman harus turun hari ini. Nah nggak boleh, jangan tidak," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga aksi tetap damai sekaligus mendorong negara mencari aktor sebenarnya di balik isu penunggang.
"Untuk menjaga kondusif, menjaga ditunggangi, ya dua tugasnya. Kita menjaga diri pada saat yang sama negara harus cari penunggangnya dong. Jangan menebar insinuasi ada teror makar, siapa? Kalau bilang ada teror, ada makar, iya siapa pelaku teror, siapa makarnya? Kejar," ujar Uceng mengingatkan.
