- Sebanyak 95 orang transmigrasi lokal dan eksodus dari Aceh, Papua dan Sampit kembali ke Jogja
- Masalah infrastruktur mereka alami yang tengah menetap di Imogiri, Bantul
- Kepulangan para transmigran ini dilakukan menyusul lokasi mereka di tempat tujuan terjadi konflik yang tak selesai
SuaraJogja.id - Puluhan keluarga transmigran lokal atau translok yang eksodus dari daerah penempatan awal di Aceh, Sampit, dan Papua akibat konflik sosial mengalami sejumlah kesulitan saat mereka justru kembali ke Yogyakarta.
Meski kini menetap di Karangtengah, Imogiri, Bantul aspek infrastruktur dan ekonomi lokal masih jadi persoalan yang harus mereka hadapi sehari-hari.
Subur, perwakilan warga disela monitor Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi, Sabtu (4/10/2025) kemmarin menyampaikan kesulitan yang masih mereka alami.
Meski sudah sempat diperbaiki, saat ini kondisi jalan di padukuhan tersebut mengalami kerusakan.
Baca Juga:Wisata Premium di Kotabaru Dimulai! Pasar Raya Padmanaba Jadi Langkah Awal Kebangkitan Kawasan
"Sekarang sudah 35 tahun. Jalannya memang sudah diaspal, tapi rusak lagi. Tahun ini mobil dua kali terperosok di jalan itu," ungkapnya dikutip Minggu (5/10/2025).
Ia juga menceritakan peristiwa tanah longsor yang sempat melanda kawasan tersebut, merusak musala dan fasilitas umum.
Warga secara swadaya memperbaiki sebagian, tetapi kondisi kini kembali memburuk.
"Dulu ada simulasi bencana tanah longsor. Eh, besoknya benar-benar terjadi longsor, sampai musala ikut terdampak. Kami sudah perbaiki, tapi aspalnya rusak lagi," ujar dia.
Sementara Wamentrans mengungkapkan pihaknya melakukan monitor program resettlement warga yang eksodus. Viva berjanji akan melakukan pendampingan dan memperbaiki kerusakan infrastruktur.
Baca Juga:Lebih dari Sekadar Rekor Dunia, Yogyakarta Ubah Budaya Lewat Aksi 10 Ribu Penabung Sampah
"Gedung kesenian kondisinya kurang bagus, insyaallah tahun depan akan direnovasi. Jalan ini dulu juga dibangun Kementerian Transmigrasi, begitu juga musala," ungkapnya.
Ia menjelaskan, pada masa lalu situasi sosial di beberapa daerah tujuan transmigrasi tidak stabil, pemerintah memutuskan memulangkan sebagian warga ke Yogyakarta untuk menjaga keamanan.
Namun kini, dengan kondisi nasional yang stabil, pemerintah memastikan program transmigrasi kembali menjadi prioritas pembangunan nasional.
Kementerian Transmigrasi yang kini tidak dibawah kementerian lain pun akan kembali menggalakkan program transmigrasi.
Hal itu sesuai empat amanat Presiden untuk menjaga integrasi nasional, mengatasi kemiskinan, membantu pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan lewat pemindahan penduduk.
Apalagi transmigrasi bukan hanya soal pemindahan penduduk. Namun lebih dari itu merupakan instrumen strategis pembangunan nasional.
"Kalau dulu ada persoalan ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi, Kementerian Transmigrasi akan terus hadir, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan," ujarnya.
Kepala Subbagian Rencana Program dan Pelaporan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BBPPM), Galuh Rachmi Pangesti, mengungkapkan sejak tahun 2007, balai tersebut telah melakukan pembinaan di kawasan ini.
Program yang dilaksanakan antara lain upaya peningkatan kapasitas ekonomi warga telah dilakukan secara berkelanjutan.
"Kami melakukan pelatihan yang dilakukan antara lain manajemen ekonomi rumah tangga, kewirausahaan, hingga pelatihan khusus untuk peningkatan kapasitas level menengah ke atas," jelasnya.
Galuh menjelaskan, sejak BBPPM bergabung menjadi bagian dari Kementerian Transmigrasi yang berdiri sendiri, fokus program kini semakin terarah.
Lembaga ini juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, untuk menjalankan program bersama dalam peningkatan kapasitas warga transmigran.
"Kami akan terus fokus melakukan pembinaan, meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga, serta mengembangkan potensi lokal seperti gamelan, kesenian, dan UMKM agar menjadi nilai unggulan inovasi," paparnya.
Tercatat ada 95 kepala keluarga yang tinggal di kawasan translok Karangtengah.
Lebih dari lima angkatan pelatihan telah digelar, dengan masing-masing angkatan diikuti sekitar 30 orang.
"Sebagian dari mereka merupakan eksodus dari wilayah yang terdampak konflik di Aceh, Sampit, dan Poso," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
