- SPPG di Jogotirto Sleman berhenti beroperasi sementara
- Anggaran dari BGN menjadi salah satu faktor yang membuat pelayanan penyedia MBG ini berhenti
- Penghentian SPPG ini juga disinyalir adanya kasus keracunan yang dialami siswa
SuaraJogja.id - Yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jogotirto di Padukuhan Blambangan, Kalurahan Jogotirto, Berbah, Sleman buka suara terkait penghentian operasional dapur untuk program makan bergizi gratis (MBG) tersebut.
PIC Yayasan, Aris, mengakui memang SPPG Jogotirto memutuskan menghentikan operasional dapur untuk sementara waktu.
Adapun sebab utama yang melandasi keputusan itu yakni mengenai keterlambatan transfer atau tidak adanya anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional dapur.
"Terkait dengan kenapa kok SPPG Jogotirto kok per hari ini kita memutuskan untuk off karena sebab musababnya adalah ini yang paling utama lebih kepada belum turunnya anggaran dari BGN," kata Aris saat dikonfirmasi, Senin (13/10/2025).
Baca Juga:SPPG di Sleman Terpaksa Dihentikan, Siswa Kembali Bawa Bekal? Ini Penjelasan Pemkab
Disampaikan Aris, anggaran untuk periode 10 hari kemarin memang sudah terjadi keterlembatan.
Apalagi, kata dia, ada aturan bahwa operasional dapur tidak boleh menggunakan dana talangan.
"Jadi anggaran itu satu periode 10 hari kemarin terjadi keterlambatan tapi kita masih bisa melakukan running tapi untuk senin ini karena memang anggaran belum turun," ucapnya.
"Kami memutuskan regulasi sangat jelas operasional dapur tidak diperkenankan untuk melakukan menggunakan dana talangan," imbuhnya.
Aris bilang pihak yayasan dan SPPI masih berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah dan Kepala Regional BGN DIY.
Baca Juga:Yogyakarta Klaim Sukses Program MBG, Hasto Wardoyo: Tak Ada Kasus Keracunan
Terlebih mengenai keterlambatan anggaran tersebut.
Dalam kesempatan ini, pihak yayasan bersama SPPI pun tengah menelusuri lebih jauh dengan potensi kekeliruan permohonan anggaran.
Namun, ia menyebut jika memang ada proposal yang keliru akan mendapatkan notifikasi status untuk diubah.
Sedangkan dalam kasus ini status tersebut tidak ada perubahan atau bisa disebut tidak ada penolakan.
"Kami masih menelusuri miss ada di bagian mana. Sistem kan juga dimungkinkan bisa error," ungkapnya.
Yayasan dan SPPI masih mengupayakan agar tidak ada penerima manfaat yang mengalami dampak dari berhentinya dapur.
