- Anggota DPR mendesak Presiden Prabowo segera terbitkan PP PSE untuk atasi judol yang mengancam program pro-rakyat.
- 7.100 penerima bansos di DIY terindikasi judol, menguras ekonomi rakyat dan berpotensi merusak kebijakan ekonomi nasional.
- PP PSE akan mewajibkan platform digital swa-sensor konten judi, memungkinkan sanksi tegas bagi yang tidak patuh.
"Kalau PP-nya sudah ada, pemerintah bisa beri sanksi tegas kepada platform yang tidak patuh. Jadi bukan hanya reaktif memblokir, tapi sistemik dari hulunya," jelasnya, menawarkan solusi yang lebih mendasar dan berkelanjutan.
Sukamta berharap masyarakat belajar menggunakan bantuan dari negara secara bijak dan produktif. Pemerintah, menurutnya, juga harus meningkatkan edukasi digital dan literasi keuangan agar penerima bansos tidak terjebak pada pinjaman daring maupun judi online.
Anggota DPR asal DIY itu menegaskan bahwa langkah pengendalian judi online bukan sekadar isu moral, melainkan strategi penyelamatan ekonomi rakyat kecil.
Ia mendesak agar kementerian terkait, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Dirjen Perlindungan Ruang Digital, segera mengambil langkah progresif menindaklanjuti mandat UU ITE.
Baca Juga:Bahaya! Kasus Leptospirosis di Sleman Renggut 9 Nyawa, Episentrum Bergeser ke Permukiman Padat
"Kebijakan ekonomi Pak Prabowo sudah jelas pro rakyat. Jangan sampai niat baik itu terganggu oleh kebocoran ekonomi akibat judi online. Pemerintah harus bergerak cepat dan tegas," imbuhnya, menekankan urgensi tindakan pemerintah yang cepat dan tanpa kompromi.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
