- Lonjakan wisatawan akhir tahun menyebabkan kemacetan parah di Yogyakarta akibat kapasitas jalan terbatas dan sistem transportasi belum siap.
- Pakar UGM menyoroti masalah struktural transportasi Yogyakarta meliputi kurangnya sistem terintegrasi dan dominasi kendaraan pribadi.
- Solusi jangka panjang memerlukan pembenahan struktural, penguatan transportasi massal, dan pembatasan tegas kendaraan pribadi di pusat kota.
SuaraJogja.id - Euforia “Satu Indonesia ke Jogja” yang sempat mengemuka di media sosial (sosmed) dan ruang publik pada momen libur panjang akhir tahun kemarin memang menghadirkan berkah ekonomi bagi sektor pariwisata di DIY.
Hotel full booked, restoran ramai, pusat oleh-oleh sesak oleh wisatawan dari berbagai kota dan jalan-jalan kota macet sejak pagi hingga larut malam.
Namun di balik hiruk pikuk itu, sistem transportasi Yogyakarta yang belum siap menampung lonjakan mobilitas dalam skala besar masih saja terjadi.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DIY, selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, tercatat 3 juta lebih kendaraan masuk ke DIY di 10 titik masuk kota ini.
Baca Juga:Yogyakarta Darurat Parkir Liar: Wisatawan Jadi Korban, Pemda DIY Diminta Bertindak Tegas!
Kemacetan panjang di jalur masuk kota, kepadatan di pusat-pusat wisata seperti Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga kawasan Keraton, serta parkir liar yang menjamur di berbagai sudut kota menjadi pemandangan yang berulang.
Di banyak titik, kendaraan pribadi menguasai ruang jalan, sementara angkutan umum justru tersisih dan tidak menjadi pilihan utama wisatawan maupun warga. Pakar transportasi UGM, Zudhy Irawan, menilai euforia tersebut justru membuka kembali pekerjaan rumah besar yang selama ini belum terselesaikan.
"Ya memang sebenarnya [masalah kemacetan] ini tidak hanya terjadi pada saat sekarang. Ya long weekend 3 hari 4 hari disebutkan sudah ada kemacetan di jogja ya memang karena demandnya sangat tinggi kapasitasnya terbatas ya," papar Zudhy disela diskusi Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) Transportasi Nataru di Yogyakarta, Selasa (6/1/2026).
Zudhy menyebut, selama ini persoalan utama transportasi di Yogyakarta bukan semata soal kemacetan musiman. Namun juga soal ketiadaan sistem transportasi yang tertata, terintegrasi, dan berpihak pada angkutan umum.
Ia menyebut kondisi transportasi di Yogyakarta masih berada dalam situasi yang carut marut. Kebijakan yang tambal sulam, infrastruktur yang tidak saling terhubung, serta orientasi yang masih terlalu memanjakan kendaraan pribadi.
Baca Juga:Gudeg Tiga Porsi Seharga Rp85 Ribu di Malioboro Viral, Ini Kata Pemkot Jogja
Lonjakan wisatawan, kata Zudhy, hanyalah pemicu yang memperlihatkan masalah struktural yang sudah lama ada. Ketika jutaan orang bergerak bersamaan menuju ruang kota yang kapasitas jalannya terbatas, sistem yang rapuh itu langsung kolaps.
Di banyak kota wisata dunia, tambahnya, lonjakan wisatawan justru diantisipasi dengan penguatan angkutan massal. Begitu pula dengan pembatasan kendaraan pribadi di pusat kota, serta sistem park and ride yang disiplin.
Sedangkan di Yogyakarta, pusat kota masih sangat mudah diakses oleh mobil dan motor pribadi. Akibatnya semua beban lalu lintas menumpuk di titik yang sama.
Akibatnya, kemacetan tidak hanya menjadi soal kenyamanan, tetapi juga berdampak pada produktivitas warga, kualitas lingkungan, hingga citra kota itu sendiri sebagai destinasi wisata yang ramah.
Zudhy juga menyoroti lemahnya integrasi antar moda. Meski saat ini KRL, stasiun kereta api, dan terminal bus mulai terintegrasi dengan Trans Jogja melalui Kartu Multi Trip (KMT), konektivitas tersebut belum terhubung secara mulus.
Wisatawan yang turun di stasiun atau bandara masih harus berhadapan dengan pilihan yang terbatas, informasi yang minim, serta biaya lanjutan yang relatif mahal.
