- Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18 ribu memicu kenaikan harga material impor pada sejumlah proyek infrastruktur di DIY.
- Kenaikan biaya material mengancam target fisik pembangunan daerah karena anggaran yang tersedia menjadi tidak mencukupi rencana awal.
- Pemda DIY berupaya memetakan dampak proyek dan memerlukan kebijakan pusat agar penyesuaian target tidak menjadi temuan audit BPK.
Namun Made belum menerima data pasti mengenai jumlah proyek yang terdampak.
Berdasarkan laporan awal dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY menunjukkan cukup banyak pekerjaan konstruksi yang mulai merasakan tekanan biaya.
"Cukup banyak. Saya lupa jumlah pastinya. Namun yang paling terdampak antara lain pekerjaan jalan dan beberapa proyek bangunan. Pekerjaan jalan cukup terasa karena banyak dipengaruhi harga material," katanya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program strategis yang mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga:Sultan HB X Buka Suara Kasus Korupsi Lurah Condongcatur, Jika Dibiarkan, Tanah Kas Desa Bisa Habis
Sebab jika harga material terus meningkat sementara pagu anggaran tetap, maka volume pekerjaan yang dapat dikerjakan otomatis akan berkurang.
"Bukan proyeknya mundur, tetapi targetnya bisa menyesuaikan. Dengan anggaran yang ada mungkin hanya bisa dikerjakan dua sampai dua setengah kilometer," ujarnya.
Made menyebut, proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini terjadi karena Pemda memiliki ruang fiskal yang lebih terbatas ketika harus merespons lonjakan biaya konstruksi.
Penambahan anggaran tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus melalui mekanisme perubahan anggaran yang memerlukan proses administrasi dan persetujuan.
Baca Juga:Dugaan Praktik Penahanan Ijazah Siswa Kembali Muncul, SMAN 2 Jogja Bantah, Inspektorat Investigasi
"Kalau APBD situasinya lebih sulit. Jika ada kekurangan pembiayaan harus dilakukan evaluasi. Kita juga tidak bisa serta-merta menambah anggaran pada tahun berjalan karena harus melalui mekanisme perubahan anggaran," jelasnya.
Made menambahkan, dampak pelemahan rupiah sebenarnya tidak hanya dirasakan proyek-proyek daerah.
Proyek yang dibiayai APBN maupun proyek infrastruktur di daerah lain juga berpotensi menghadapi persoalan serupa.
Karena itu, Made berharap respons kebijakan secara nasional bisa segera dimunculkan.
Dengan demikian daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mengantisipasi kenaikan harga material dan perubahan kondisi ekonomi global.
"Saya kira persoalan ini bukan hanya terjadi di DIY. Daerah lain juga memiliki proyek infrastruktur yang menghadapi tantangan serupa. Tinggal sejauh mana mereka mampu mengatasinya," katanya.
