- Pakar Lingkungan UMY Rijal Ramdani menyatakan penanganan karhutla di Indonesia masih reaktif dan minim anggaran pencegahan di Yogyakarta, Rabu (26/8/2026).
- Masyarakat Peduli Api yang bertugas melakukan patroli dan deteksi dini di lapangan belum mendapat dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah.
- Pemerintah harus memastikan agenda restorasi gambut tetap berjalan secara berkelanjutan setelah masa tugas BRGM berakhir pada Desember 2024.
SuaraJogja.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah titik seperti Sumatra, Kalimantan dan Jawa hingga saat ini belum juga bisa diselesaikan. Negara pun dinilai masih terjebak dalam pola lama menghadapi karhutla karena hanya sibuk memadamkan api ketika kebakaran sudah membesar alih-alih melakukan investasi untuk mencegah api muncul sejak awal.
Pakar Kebijakan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rijal Ramdani di Yogyakarta, Rabu (26/8/2026) menilai ketimpangan anggaran menjadi salah satu cermin lemahnya paradigma pencegahan karhutla di Indonesia.
"Dukungan anggaran justru cenderung menguat ketika kebakaran sudah meluas dan masuk tahap tanggap darurat," ungkapnya.
Namun kegiatan pencegahan di tingkat tapak, seperti patroli, pembasahan gambut, pembangunan sekat kanal dan penguatan masyarakat desa, menurutnya masih menghadapi keterbatasan pembiayaan. Sebut saja di Riau, anggaran untuk karhutla setiap tahun hanya sekitar Rp3 miliar.
Baca Juga:Salah Desil Bisa Pengaruhi Bansos, Dinsos Gunungkidul Buka Jalur Koreksi Data
Padahal pencegahannya kebakaran membutuhkan lebih dari itu. Kondisi tersebut pun dianggap sebagai paradoks.
"Biaya jauh lebih besar ketika kebakaran sudah menjadi bencana, tetapi anggaran untuk mencegah agar api tidak menjadi bencana justru terbatas," tandasnya.
Rijal menyebut, pola tersebut menunjukkan penanganan karhutla masih dominan reaktif. Pemerintah bergerak cepat ketika asap sudah menyebar, api meluas dan kondisi masuk kategori darurat.
Padahal karakteristik lahan gambut membuat strategi pemadaman setelah kebakaran terjadi tidak selalu efektif. Api bisa masuk sampai ke lapisan yang dalam dan sangat sulit dipadamkan.
Sementara penggunaan water bombing melalui helikopter juga memiliki keterbatasan. Air yang dijatuhkan dari udara lebih banyak membantu menangani api di permukaan.
Baca Juga:Gelombang Laut Selatan DIY Bisa Capai 4 Meter, Nelayan dan Wisatawan Diminta Waspada
"Api yang sudah menjalar ke lapisan gambut dapat bertahan di bawah permukaan karena pemadaman besar-besaran belum tentu mengakhiri persoalan," tandasnya.
Yang memprihatinkan, lanjutnya, kelompok masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran justru disebut belum mendapat dukungan memadai. Misalnya Masyarakat Peduli Api (MPA) yang selama ini berperan dalam patroli, deteksi dini dan pencegahan karhutla tidak mendapatkan dukungan.
Padahal MPA membutuhkan dukungan anggaran agar bisa bekerja secara rutin. Dengan demikian mereka tidak hanya bergerak ketika kebakaran telah terjadi.
Permasalahan ini menjadi semakin krusial karena MPA merupakan kelompok yang berada langsung di lapangan. Ketika patroli dan deteksi dini tidak berjalan optimal, peluang kebakaran diketahui sejak awal juga semakin kecil.
Karenanha Rijal mengingatkan agar masyarakat yang terlibat dalam pencegahan tidak menjadi pihak yang menanggung risiko paling besar tanpa dukungan yang memadai. MPA perlu didorong dengan anggaran yang cukup supaya mereka juga tidak menjadi korban dari kebakaran.
"MPA kan pekerjaannya berisiko," tandasnya.
