- Pemangkasan Dana Desa dan kewajiban menjalankan program nasional membuat para kepala desa di Indonesia khawatir tersangkut masalah hukum.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Dana Keistimewaan untuk mendukung operasional kalurahan sejak tahun 2025 hingga 2026.
- Kalurahan di DIY juga menerima berbagai skema bantuan keuangan tambahan berdasarkan potensi wilayah serta sektor pembangunan masing-masing.
SuaraJogja.id - Pemangkasan Dana Desa akibat efisiensi anggaran pemerintah di tengah kewajiban pemerintah desa menjalankan berbagai program nasional seperti koperasi desa (kopdes) Merah Putih membuat banyak kepala desa atau lurah di Indonesia berada dalam posisi serba sulit. Bahkan, kekhawatiran berurusan dengan hukum hingga masuk penjara disebut mulai dirasakan para lurah.
"Dipangkasnya alokasi dana, sementara mereka [desa] harus mengangsur KDMP dan sebagainya, yang akhirnya bisa jadi nanti bermuara pada takut semua masuk penjara. Se-Indonesia pada takut. Jogja beruntung sebetulnya. Salah satunya karena ada Dana Keistimewaan, semua kelurahan dapat," papar Paniradya Pati Kaistimewaan, Kurniawan dalam rangkaian Memetri Kaistimewan 14 Tahun UUK DIY di Yogyakarta, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, Pemda akhirnya memanfaatkan keberadaan Dana Keistimewaan (Danais) bagi kalurahan dan kelurahan di DIY sebagai sumber dukungan tambahan yang tidak dimiliki daerah lain. Dana tersebut antara lain dapat menopang program serta operasional pemerintahan kalurahan.
Kurniawan menyebut sejak 2025 setiap kalurahan di DIY memperoleh dukungan sekitar Rp100 juta dari Danais. Pada 2026, nominal tersebut bahkan dinaikkan menjadi sekitar Rp120 juta per kalurahan.
Baca Juga:Jogja Punya 22 Masalah Besar yang Tak Kunjung Tuntas, Kampus Akhirnya Diminta Turun Tangan
"Semua dapat, tidak satupun yang tidak," katanya.
Danais tersebut menjadi bantalan bagi kalurahan ketika pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap alokasi Dana Desa. Sebab pengurangan anggaran desa dapat berimbas langsung terhadap kemampuan pemerintah desa menjalankan pelayanan masyarakat.
Selain mendapatkan alokasi Danais secara relatif merata, pemerintah kalurahan juga masih dapat memperoleh bantuan keuangan berdasarkan potensi masing-masing wilayah. Terdapat berbagai skema bantuan keuangan yang dapat diarahkan untuk kebutuhan berbeda, mulai dari sektor maritim, pariwisata, kebudayaan, UMKM hingga pemberdayaan perempuan.
"Masih ada bantuan keuangan yang lain sesuai potensinya daerah," katanya.
Menurut dia, ada bantuan yang sifatnya flat dan diterima seluruh kalurahan. Ada pula bantuan yang bersifat variabel sesuai potensi dan kebutuhan wilayah.
Baca Juga:Tak Bisa Lagi Jor-joran di Tengah Efisiensi , FKY 2026 Andalkan Kekuatan Komunitas Seni
Bahkan, Kurniawan menyebut terdapat sekitar 21 jenis bantuan keuangan yang dapat diterima kalurahan berdasarkan skema dan potensinya.
"Jadi ada yang flat mereka dapat semua, ada yang variabel sesuai potensinya," ujarnya.
Namun keberadaan Danais bukan berarti persoalan selesai. Tantangan berikutnya justru bagaimana uang tersebut dapat diolah menjadi program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
"Bagaimana aluran itu bisa lebih kreatif, inovatif, menyejahterakan masyarakatnya, melayani masyarakatnya. Itu yang kemudian kami harus duduk di sana karena duitnya sudah ada," tandasnya.
Kurniawan menambahkan perkembangan Danais selama 14 tahun terakhir telah membuat program keistimewaan tidak lagi hanya berada di tingkat provinsi. Saat ini hampir seluruh tingkatan pemerintahan di DIY kini telah bersentuhan dengan program keistimewaan, termasuk kalurahan.
Perubahan tersebut menjadi salah satu hasil penting perjalanan Danais. Namun di sisi lain, semakin luasnya cakupan program membuat pengawasan dan evaluasi juga semakin berat.
