- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meluncurkan logo Tanwir dan Milad ke-114 di Yogyakarta pada Sabtu, 12 September 2026.
- Muhammadiyah mengangkat tema Satukan Bangsa untuk menyoroti masalah strategis dan mendesak pemerintah membuka ruang dialog kebijakan publik yang luas.
- Tanwir ke-114 dijadwalkan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada November 2026 guna membahas program strategis masa depan bangsa.
SuaraJogja.id - Muhammadiyah mulai menggaungkan pesan kritis menjelang Tanwir dan Milad ke-114 yang akan digelar di Palu, Sulawesi Tengah pada November 2026. Mengusung tema “Satukan Bangsa”, organisasi Islam tersebut menyoroti berbagai persoalan bangsa yang dinilai terus berulang, sementara elite belum cukup cepat menghadirkan titik temu.
"Padahal secara normatif dan realitas, kita punya modal dasar untuk terus hidup bersatu dalam keragaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kenyataannya selalu ada dinamika dalam kehidupan kebangsaan kita, lebih-lebih yang dipicu oleh dinamika politik dan ekonomi," papar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam peluncuran logo Tanwir dan Milad ke-114 di Yogyakarta, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Haedar, bangsa ini memiliki persoalan yang lebih besar dalam menghadapi berbagai masalah strategis yang tak kunjung selesai. Namun modal sosial untuk hidup dalam keberagaman seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi fondasi seringkali hanya dipahami secara normatif.
Dinamika politik dan ekonomi justru kerap memunculkan perbedaan pandangan yang tajam. Muhammadiyah menilai perbedaan seharusnya tidak selalu berujung pada posisi berhadap-hadapan. Dialog dan pencarian titik temu harus dikedepankan, terutama ketika persoalan yang dibahas menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga:Motor Listrik Rakitan Siswa SMK Ini Tembus 132 Km/Jam, Suaranya Nyaris Tak Terdengar
"Modal sosial bersatu itu tidak cukup dengan hal-hal yang given atau sudah tersedia atau normatif ada, tetapi perlu didinamisasikan dalam menghadapi berbagai dinamika perbedaan," tandasnya.
Haedar menyebut, kunci menjaga kebersamaan justru berada di tangan elite politik, elite agama, serta elemen strategis lainnya. Mereka dinilai harus memberikan contoh perbedaan tidak harus mematikan kebersamaan.
Masalahnya, ketika persoalan strategis muncul, bangsa ini masih kerap terjebak dalam perdebatan berkepanjangan. Muhammadiyah mencontohkan sejumlah kebijakan strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Alih-alih terus berada dalam posisi kontra, Muhammadiyah meminta pemerintah dan masyarakat membuka ruang dialog.
"Pertanyaannya sederhana, di mana kekurangannya, apa persoalannya, dan di mana titik temunya. Sebab, kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak," tandasnya.
Hal serupa disampaikan terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Haedar menilai isu krusial semacam itu seharusnya dibuka melalui dialog yang mampu menampung aspirasi masyarakat.
Baca Juga:Rupiah Tembus Rp17.600, Aisyiyah: Pernyataan Prabowo 'Desa Tak Butuh Dolar' Cederai Rakyat
"Dibuka dialog agar pikiran-pikiran masyarakat itu tertampung. Apa sih aspirasinya," tandasnya.
Bagi Muhammadiyah, persoalan persatuan tidak hanya diuji ketika masyarakat berkumpul dalam momentum sosial budaya atau perayaan kemerdekaan. Dalam situasi semacam itu, masyarakat relatif mudah menunjukkan keguyuban.
Ujian persatuan justru muncul ketika bangsa menghadapi persoalan kritis dan strategis. Karena itu, Tanwir ke-114 tidak hanya diarahkan untuk membicarakan kondisi Muhammadiyah. Forum tersebut juga akan membahas program strategis Muhammadiyah untuk 25 tahun mendatang, termasuk perannya dalam pembangunan dan persatuan bangsa.
Muhammadiyah menilai pembangunan bangsa membutuhkan kesinambungan. Jika elite terus terjebak dalam perbedaan tanpa menemukan titik temu, maka semangat Bhinneka Tunggal Ika akan berhenti sebagai semboyan.
"Tanwir ke-114 ingin mendorong agar perbedaan justru menjadi ruang untuk berdialog, berkompromi, dan bergerak bersama," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
