- Badan Gizi Nasional Regional DIY memecat pegawai SPPG Dlingo di Bantul pada Senin, 21 September 2026.
- Pemecatan dilakukan karena pegawai tersebut mengunggah video memakan menu kadaluarsa dengan komentar nirempati di media sosial.
- Tindakan tegas ini diambil untuk menjaga citra program pemerintah serta kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan.
SuaraJogja.id - Polemik perilaku nirempati salah seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dlingo, Bantul, Yogyakarta berakhir. Badan Gizi Nasional (BGN) Regional DIY akhirnya memecat atau menghentikan kerja yang bersangkutan usai menyebarkan video memakan menu MBG yang kadaluarsa sembari menyatakan tidak kehilangan ingatan.
Pemecatan tersebut menjadi respons tegas BGN terhadap perilaku personel di lingkungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ketika kasus keamanan pangan tengah menjadi perhatian masyarakat.
"Setelah dilakukan penanganan sesuai ketentuan, yang bersangkutan telah diberhentikan," papar Koordinator Regional BGN DIY Wirandita Gagat Widyatmoko, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai unggahan atau pernyataan di media sosial (medsos). Bagi BGN, setiap personel yang terlibat dalam program MBG harus memahami bahwa mereka membawa nama lembaga dan program pemerintah.
Baca Juga:Tak Ikut-ikutan Malang, Pemda DIY Pilih Evaluasi MBG Meski 70 Orang Keracunan
Karena itu, sikap di ruang publik, termasuk aktivitas di media sosial pegawai SPPG dan BGN tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sebagai bagian dari penyelenggara MBG. Mereka harus memahami sensitivitas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, termasuk munculnya dugaan kasus keracunan MBG.
"Jangan sampai persoalan yang seharusnya menjadi pembelajaran bersama justru dikomentari dengan cara yang tidak tepat. Empati dan saling menghormati harus menjadi bagian dari budaya kerja kita," tandasnya.
Kasus pegawai SPPG Dlingo yang viral karena menunjukkan sikap nirempati pada siswa di diduga mengalami hilang ingatan atau amnesia akibat keracunan MBG di SMK Berastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara harus jadi pembelajaran. Sebab konten yang meremehkan penderitaan penerima manfaat berpotensi semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
BGN pun memilih tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut. Seluruh jajaran SPPG harus memahami program MBG tidak hanya membutuhkan kemampuan dalam mengelola makanan dan memenuhi standar teknis.
Etika, empati, komunikasi, serta tanggung jawab sosial juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Seluruh personel SPPG agar berhati-hati ketika menggunakan media sosial maupun berbicara di ruang publik karena satu tindakan personel dapat berdampak pada citra seluruh program.
Baca Juga:Puluhan Siswa Keracunan di Turi, Orang Tua Desak Stop MBG Kalau Bikin Anak Jadi Korban
"Setiap pernyataan yang disampaikan oleh personel SPPG dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Program MBG secara keseluruhan," tandasnya.
Gagat meminta polemik tersebut tidak kembali melebar dan justru dijadikan momentum evaluasi. Seluruh jajaran SPPG, mulai dari Korwil, Korcam, kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan hingga personel lainnya diminta memperbaiki komunikasi dan menjaga profesionalitas.
Terlebih perhatian publik terhadap MBG saat ini sangat besar. Respons yang dibutuhkan bukan perdebatan di medsos melainkan pembuktian melalui pelayanan dan keamanan pangan.
Pemberhentian pegawai tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh personel SPPG agar tidak menganggap enteng persoalan komunikasi publik. Sebab SPPG hadir untuk melayani masyarakat sehingga setiap personel harus menjaga sikap, baik ketika menjalankan tugas maupun ketika beraktivitas di ruang publik.
"Jangan sampai satu perilaku menghapus kerja baik banyak orang. Mari kita jadikan ini pelajaran. Bekerja dengan benar, berkomunikasi dengan baik, dan tetap memiliki empati," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
