- Pemda DIY tidak menghentikan program Makan Bergizi Gratis meskipun terjadi keracunan yang menimpa sekitar 70 korban di Sleman pada Selasa, 8 September 2026.
- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan program tetap berlanjut asalkan pengelola lebih teliti menjaga penyimpanan bahan makanan dan waktu memasak.
- Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengevaluasi prosedur pengolahan, gizi, serta kebersihan makanan bersama satuan pelayanan terkait.
SuaraJogja.id - Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berulang di Yogyakarta nampaknya belum membuat Pemda DIY mengambil langkah ekstrem untuk menghentikan program tersebut. Berbeda dengan Malang yang mengambil sikap menghentikan MBG, Pemda DIY memilih mengevaluasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) walaupun kasus dugaan keracunan MBG di Turi, Sleman saat ini sudah memakan korban sekitar 70 orang.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (8/9/2026) menyatakan penghentian MBG bukan pilihan selama persoalan keamanan makanan masih bisa ditangani dengan baik.
"Ya kalau saya bukan [menghentikan MBG], asal bisa menangani yang baik sebetulnya gak perlu distop, gitu," paparnya.
Sultan menyebut, alih-alih menghentikan MBG saat ini, proses pengadaan hingga pengolahan bahan makanan menurutnya harus menjadi perhatian serius pengelola MBG.
Baca Juga:Polda DIY Akui Belum Terima Pemberitahuan Resmi Rencana Aksi, Titik Rawan Sudah Dipetakan
Contohnya bahan makanan seperti daging dan ikan yang membutuhkan penyimpanan dengan suhu yang tepat. Kapasitas tempat penyimpanan juga harus disesuaikan dengan jumlah bahan makanan yang tersedia.
"Kalau saya ya, [SPPG] yang punya kewajiban untuk menyiapkan makanan ya, hati-hati. Jadi dilihat betul sebelum memasak, dilihat betul.
Kalau harus menyediakan stok 3 hari, sehari misalnya 10 kilo, berarti 30 kilo. Harus dimasukkan freezer. Kalau dia punya kulkas, besarnya kulkas berapa? Apakah mampu untuk menampung daging yang 30 atau 50 kilo, misalnya gitu," tandasnya.
Menurutnya, waktu memasak makanan juga harus diperhatikan. Jenis makanan tertentu tidak bisa dimasak terlalu dini karena berisiko mengalami penurunan kualitas sebelum dikonsumsi.
Masak awal, masaknya jam setengah tiga pagi, dimakan jam delapan. Ya mesti sudah basi. Misalnya gitu,” lanjutnya.
Sultan menilai persoalan keracunan MBG tersebut pada akhirnya kembali pada ketelitian pengelola dalam memilih bahan dan mengatur proses memasak. Apalagi kasus keracunan tidak selalu terjadi karena kesengajaan, tetapi dapat muncul akibat kelalaian.
Baca Juga:Desil Berubah, BPS DIY Akui Data Bisa Melenceng
"Saya yakin bahwa keracunan itu memang tidak disengaja, gitu. Tapi teledor aja," paparnya.
Sementara itu, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan jumlah korban dugaan keracunan MBG yang telah teridentifikasi mencapai 70 orang. Menurut Ni Made, korban berasal dari sejumlah satuan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang tercatat dalam penanganan kasus tersebut.
"Total ada 70, seperti itu korbannya," ujarnya.
Pemda DIY pun akan menggelar koordinasi dengan SPPG untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG. Pertemuan tersebut akan membahas berbagai aspek, mulai dari prosedur, gizi hingga kebersihan makanan.
Made mengatakan persoalan tidak hanya berada pada kandungan gizi makanan. Proses pengolahan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat juga harus dipastikan sesuai prosedur.
Pemda juga akan mengevaluasi kesesuaian kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. Evaluasi diperlukan karena prosedur yang telah disepakati dalam koordinasi belum tentu berjalan sama ketika diterapkan di lapangan.
