- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui demonstran di Kompleks Kepatihan pada Selasa sore.
- Massa menyampaikan lima tuntutan utama termasuk pencabutan Pergub pembatas demokrasi serta kejelasan upah buruh.
- Sultan menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan peraturan tersebut dan meminta laporan tertulis terkait masalah pengemudi ojol.
SuaraJogja.id - Setelah didesak massa demonstran, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya menemui langsung peserta aksi di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026) sore. Sultan didampingi Kapolda DIY, Pangdam XVI Mataram dan bahkan duduk bersila di hadapan massa untuk mendengarkan dan menjawab satu per satu tuntutan yang disampaikan.
Namun dialog terbuka itu berlangsung cukup panas. Massa tidak hanya mendesak pemda mencabut sejumlah kebijakan yang dianggap membatasi ruang demokrasi, tetapi juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek online (ojol).
Ada lima tuntutan utama yang disampaikan demonstran kepada Sultan. Yakni mencabut peraturan gubernur (Pergub) terkait Jaga Warga, mencabut Pergub terkait pelarangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi dan menetapkan upah buruh di DIY sesuai komponen kebutuhan hidup layak (KHL).
Selain itu Sultan didesak segera menindaklanjuti persoalan pembangunan Stadion Mandala Krida. Terakhir menghentikan seluruh bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat, pengemudi ojol, dan mahasiswa.
Baca Juga:Dinkes Sleman Catat 112 Kasus Leptospirosis hingga Oktober 2026, Dua Meninggal Dunia
"Jadi, itu lima tuntutan yang kami sampaikan," ujarnya.
Menanggapi tuntutan pencabutan Pergub Jaga Warga, Sultan menyatakan pemerintah akan mempertimbangkannya kembali dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
"Akan kami pertimbangkan kembali, akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga," ujarnya.
Sultan menjelaskan, keberadaan Jaga Warga tidak semata-mata berkaitan dengan pengamanan aktivitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, masyarakat juga menghadapi persoalan lain, seperti narkoba dan kenakalan remaja.
"Jaga Warga itu menghadapi masalah itu tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi di masyarakat itu ada masalah narkoba, masalah kenakalan-kenakalan yang ada, dan sebagainya," ujarnya.
Baca Juga:Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
Meski demikian, Sultan membuka kemungkinan meninjau kembali aturan tersebut apabila dinilai menghambat demokratisasi.
"Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," tegasnya.
Terkait tuntutan pencabutan aturan pelarangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, Sultan mengatakan tidak pernah melarang mahasiswa maupun kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, Sultan mengingatkan agar demonstrasi tidak berujung kekerasan.
"Kami tidak pernah memperlakukan warga masyarakat yang memang memberitahu bagi mahasiswa, kelompok masyarakat untuk berdemokrasi, saya tidak pernah menghambat itu, silakan. Tapi jangan ada kekerasan yang terjadi. Itu saja," katanya.
Sementara itu terkait tuntutan nasib Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan, pembangunan stadion tersebut sempat terkendala persoalan hukum karena berkaitan dengan kasus korupsi yang telah diproses di pengadilan.
Selama perkara belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, KPK tidak memperbolehkan perbaikan dilakukan karena bangunan tersebut menjadi bagian dari barang bukti.
Namun Sultan menyebut pada awal September 2026, setelah perkara inkrah, KPK telah memberikan pemberitahuan kepada pemerintah daerah pembangunan kembali bisa dilakukan.
Setelah itu, tim dari Menteri Pemuda dan Olahraga (menpora) Erick Thohir telah melakukan survei terhadap kondisi stadion. Hasilnya, bagian tribun timur dinilai tidak memenuhi persyaratan sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali.
Menurut Sultan, pembangunan Mandala Krida harus menyesuaikan persyaratan FIFA. Namun, karena anggaran APBN dilakukan secara bertahap, pembangunan bagian tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2028.
"Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA tahun 2028," ungkapnya.
Meski demikian, Sultan menyatakan Mandala Krida masih bisa digunakan untuk kegiatan tertentu. Hanya saja, penggunaan pada malam hari belum memungkinkan karena stadion belum dilengkapi lampu penerangan.
Dia juga mengingatkan agar tribun timur tidak digunakan karena bagian tersebut akan dibongkar untuk pembangunan kembali.
"Kalau sekarang mau menggunakan Mandala Krida boleh. Tapi kalau malam tidak bisa, karena belum ada lampu. Yang penting tribun sebelah timur itu jangan dipakai, karena itu akan dibongkar," jelasnya.
Persoalan kriminalisasi juga menjadi salah satu bagian paling tajam dalam dialog tersebut. Perwakilan pengemudi ojol mengadukan persoalan mereka dengan aplikator Maxim yang berujung laporan ke Polda Sleman.
Massa ojol mengungkapkan telah dua kali melakukan audiensi dengan Maxim. Karena tidak menemukan titik temu, mereka kembali menggelar aksi pada tanggal 23. Namun, sehari kemudian, tepatnya tanggal 24, mereka justru dilaporkan oleh manajemen Maxim ke Polda Sleman.
Sultan menyatakan seluruh aspirasi akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, dia meminta massa memberikan laporan tertulis disertai argumentasi yang jelas.
Sultan mengaku tidak bisa menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat jika tidak memperoleh informasi dan masukan dari pihak yang mengalami persoalan.
"Jangan lisan, ya, tertulis, argumentasinya apa, supaya itu jadi alat kami untuk kami bisa berjejaring dengan pemerintah pusat," kata Sultan.
Sementara itu, mengenai tuntutan penetapan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak, Sultan mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum mengetahui keputusan Menteri Ketenagakerjaan terkait kebijakan upah minimum.
Menurutnya, penghitungan kenaikan upah selama ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa dengan rentang 0,1 hingga 0,9.
Pembahasan dilakukan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pengusaha dan serikat buruh. Karena itu, besaran kenaikan upah tidak bisa ditentukan sepihak oleh pemerintah daerah.
Sultan bahkan mengungkapkan pengalaman negosiasi pengupahan tahun sebelumnya. Saat itu, angka alfa yang disepakati sebesar 0,4. Namun, Pemda DIY mengupayakan angka 0,8 setelah bernegosiasi dengan kalangan pengusaha. Meski demikian, Sultan meminta masyarakat menunggu keputusan pemerintah pusat.
"Untuk UMR, saya berharap kita tunggu keputusan Menteri Tenaga Kerja. Yang memutuskan itu pusat, bukan daerah," katanya.
Dalam dialog tersebut, Sultan juga merespons pertanyaan mengenai dugaan premanisme di kawasan Malioboro. Sultan mengaku tidak mengetahui secara persis peristiwa yang terjadi dan membantah memiliki hubungan dengan kelompok preman.
"Saya tidak punya hubungan sama preman. Saya tidak tahu," ujarnya.
Sultan menegaskan tidak menghendaki adanya kekerasan. Menurutnya, Malioboro memiliki berbagai risiko sehingga persoalan di kawasan tersebut perlu dilihat berdasarkan data yang akurat.
Dia juga membantah pernah mempersulit masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun berbicara mengenai demokratisasi.
"Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka," tandasnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
