SuaraJogja.id - Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad) meminta Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghapus istilah pribumi dan nonpribumi. Pernyataan tersebut disampaikan, lantaran dalam konstitusi Republik Indonesia tak mengenal kata Warga Negara Indonesia (WNI) pribumi dan nonpribumi.
Hal tersebut menyusul adanya gugatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Felix Juanardo Winata yang mengajukan surat permohonan pengujian pasal ke Mahkamah Konstitusi (MK). Felix mengajukan judicial review (JR) untuk Pasal 7 ayat (2) Huruf d Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengatur kepemilikan tanah.
Menanggapi persoalan itu, Granad meminta kepada Pemprov DIY untuk menghapus istilah WNI pribumi dan nonpribumi.
"Kami meminta pejabat negara, khusunya Pemprov DIY menghormati dan taat pada konstitusi NKRI seperti sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Kami minta segera menghentikan penggunaan istilah WNI pribumi dan non pribumi," kata ketua Granad Willie Sebastian saat menggelar konferensi pers di Banyu Mili, Sleman pada Jumat (22/11/2019).
Baca Juga: Pengusaha Malioboro Dukung Felix Gugat UU Keistimewaan DIY
Willie menegaskan, NKRI tak pernah membeda-bedakan warga negaranya apalagi sampai menyebut pribumi dan nonpribumi.
"Praktiknya di lapangan, kami kerap mendapat diskriminasi itu ketika akan mengurus tanah. Mereka masih menggunakan kata WNI nonpribumi yang tak bisa memiliki hak tanah (di DIY). Ini yang perlu kami tegaskan bahwa warga negara ini sama. Tak perlu dibedakan karena masalah keturunan," tegas Willie.
Ia mengemukakan banyak WNI keturunan Tionghoa yang dipersulit saat mengurus tanah di DIY. Menurut Willie, petugas kerap melihat wajah orang yang mengurus tanah, apakah memiliki keturunan Tionghoa atau tidak.
"Hal ini sering kami terima. Sehingga kami harus mengakui jika kami WNI nonpribumi. Jika tidak mengakui, pengajuan mengurus tanah ini tidak diproses (di BPN)," tutur dia.
Willie mengungkapkan, sebagai WNI memiliki hak yang sama. Artinya, keinginan memiliki sebidang lahan di mana pun tempatnya, warga punya hak untuk mendapatkan.
Baca Juga: UU Keistimewaan DIY Digugat, Rektor UIC Ikut Berkomentar
"Ya Yogyakarta memang istimewa. Namun, istimewa di sini malah mendiskriminasikan sebagian golongan. Jelas hal itu menyalahi UU nomor 13 tahun 2012 Pasal 16 dimana gubernur dan wakil gubernur dilarang membuat keputusan yang mendiskriminasikan kelompok dan golongan tertentu," katanya.
Berita Terkait
-
Ribut-Ribut UU KDIY, #JogjaOraDidol Jadi Trending Topic
-
Soal Gugatan Felix ke MK, Budi Susilo: Saya Dukung UU KDIY asalkan...
-
GKR Hemas Soal Gugatan Mahasiswa UGM: Enggak Mau di Jogja, Silakan Pergi
-
Dukung Felix, Pengusaha Tionghoa di Jogja Sebut Gubernur Harus Turun Tangan
-
Pengusaha Malioboro Dukung Felix Gugat UU Keistimewaan DIY
Terpopuler
- Beda Timnas Indonesia dengan China di Mata Pemain Argentina: Mereka Tim yang Buruk
- Ibrahim Sjarief Assegaf Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia, Ini Profilnya
- Riko Simanjuntak Dikeroyok Pemain Persija, Bajunya Hampir Dibuka
- Pencipta Lagu Tagih Royalti ke Penyanyi, Armand Maulana: Padahal Dulunya Memohon Dinyanyikan
- Berapa Biaya Pembuatan QRIS?
Pilihan
-
Bobotoh Bersuara: Kepergian Nick Kuipers Sangat Disayangkan
-
Pemain Muda Indonsia Ingin Dilirik Simon Tahamata? Siapkan Tulang Kering Anda
-
7 Rekomendasi HP Rp 5 Jutaan Terbaik Mei 2025, Memori Lega Performa Ngebut
-
5 Mobil Bekas Murah di Bawah Rp80 Juta, Kabin Longgar Cocok buat Keluarga Besar
-
Simon Tahamata Kerja untuk PSSI, Adik Legenda Inter Langsung Bereaksi
Terkini
-
Penggugat Tolak Mediasi Soal Ijazah Jokowi di PN Sleman, Kuasa Hukum UGM Bilang Begini
-
Prabowo Resmikan Koperasi Merah Putih, Siapkah Yogyakarta Jadi Contoh Ekonomi Kerakyatan?
-
90 Persen Alat Produksi PT MTG Ludes Terbakar di Sleman, 3 Kontainer Siap Ekspor Hangus
-
Kebakaran Pabrik Garmen di Sleman: Buruh Terancam PHK, Koalisi Rakyat Jogja Geruduk DPRD DIY
-
Selamatkan Industri Ekspor! Strategi Jitu Hadapi Gempuran Tarif AS: TKDN Jadi Kunci?