SuaraJogja.id - Sejumlah warga Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomaman, Kota Yogyakarta mengeluhkan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengubah kawasan Malioboro menjadi area pedestrian.
Salah seorang warga Ngupasan, Arif Sudarman (31) mengakui jika rencana penerapan full pedestrian di Malioboro berdampak buruk bagi warga setempat. Jika memang akan dibuat menjadi kawasan bebas kendaraan secara permanen seharusnya warga sekitar Malioboro diberi dispensasi.
"Seharusnya pemerintah memikirkan warga sekitar terlebih dahulu sebelum mengubah Malioboro menjadi full pedestrian. Setiap ada uji coba lewat Selasa Wage kami malah dipersulit karena tak bisa masuk atau keluar rumah saat membawa kendaraan. Jadi harus ada dispensasi untuk kami," katanya pada SuaraJogja.id, Rabu (18/12/2019).
Arif mengungkapkan, pihaknya harus berdebat terlebih dahulu dengan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meyakinkan jika dirinya adalah warga yang tinggal di sekitar Malioboro.
"Setiap kali Malioboro ditutup (Selasa Wage), saya harus menyiapkan alasan yang meyakinkan ketika akan keluar rumah," ungkapnya.
Arif yang juga pengusaha pakaian di Malioboro menuturkan, meski tak diperkenankan melintas di Malioboro pada Selasa Wage, pihaknya masih dibolehkan menyeberang dengan menuntun kendaraan motornya.
"Sehari-hari saya harus mengakses jalan Malioboro dengan motor. Kadang mengantar anak sekolah dan menjemput. Selain itu, ketika ada barang pesanan yang harus dikirim, jelas saya harus menggunakan mobil," katanya.
Salah seorang warga lain, Daryono (43) meminta jika rencana penerapan full pedestrian sebaiknya dilakukan pada jam-jam tertentu. Pasalnya jika dilakukan mulai dari pukul 05.00-22.00, warga sekitar yang beraktifitas pada pagi hari akan terganggu.
"Kalau berdasar uji coba lewat penutupan (saat Selasa Wage) sendiri kan mulai pukul 05.00 WIB. Padahal pada jam tersebut banyak aktifitas warga. Pemerintah harusnya mempertimbangkan soal waktu penutupan itu nantinya dengan aktivitas warga sekitar jika akan diterapkan. Karena ramainya wisatawan yang ke Jogja itu mulai siang sampai malam," ungkap Daryono.
Baca Juga: Kebon Ndalem Coffee and Eatery, Tempat Melihat Tugu Jogja dari Ketinggian
Ia berharap masukan dan keluhan warga segera ditanggapi pemerintah. Karena selama diberlakukan penutupan jalan di Malioboro warga merasa dirugikan.
"Ini harus jadi perhatian pemerintah ke depan sebelum diberlakukan full pedestrian. Saat Selasa Wage saja sudah membuat masalah, bagaimana nanti jika benar-benar dibuat permanen (penutupan jalan Malioboro)," kata dia.
Berita Terkait
-
Tolak Malioboro Jadi Pedestrian, PPMAY Desakkan Tiga Tuntutan Kepada Pemkot
-
Puluhan Pengusaha Kukuh Tolak Malioboro Jadi Pedestrian
-
Tak Bisa Dimusnahkan, Bantalan Rel Bekas Stasiun Tugu Dipakai untuk Taman
-
Banyak Sampah di Kegiatan Selasa Wage Malioboro, Sultan: Ngga Usah Sambat!
-
Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor 2020, Pemda DIY Diminta Perhatikan Ini
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
Pilihan
-
Massa Bikin Barikade di Jalan Palmerah Utara, Hadapi Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata
-
Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!
Terkini
-
Geruduk DPRD, BEM DIY Tagih UU Perampasan Aset Agar Tak Jadi Dokumen yang Terparkir di DPR
-
Waspadai Pelajar Terseret Aksi Demo, Disdikpora DIY Perketat Pengawasan Sekolah
-
Komitmen Perkuat Koperasi dan UMKM, Dirut BRI Hery Gunardi Raih Bakti Koperasi
-
BRI Perkuat Ekonomi Desa BRILiaN Balbar di Sofifi Maluku Utara dan UMKM Lewat Semarak Merah Putih
-
SDI Dukung Tuntutan AMPB soal RUU Perampasan Aset, Tapi Ingatkan Risiko Penyusupan