Pemkab Bantul Siapkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Corona

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melakukan pendataan masyarakat yang terdampak langsung oleh merebaknya wabah corona. Tidak hanya segi kesehatan, virus yang menyebabkan COVID-19 itu saat ini sudah menimbulkan dampak di berbagai sektor, terutama dampak ekonomi.

Sebelumnya, ada sebelas ribu lebih pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, dan pemutusan kontrak kerja. Menanggapi beragam dampak yang dialami oleh masyarakat, Pemkab Bantul berencana memberikan bantuan sosial.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bantul Bambang Guritno menyampaikan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan masyarakat yang terkena dampak langsung dari merebaknya virus corona.

"Datanya kita samakan dulu bahwa data ini bukan data BDT [Basis Data Terpadu]. Jadi data ini kita peroleh langsung dari yang terdampak," kata Bambang saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Bantul, Selasa (14/4/2020).

Masyarakat yang terdampak pandemi corona ini mencakup mereka yang sebelumnya bekerja, kemudian kehilangan pekerjaan dan mereka yang terdampak kebijakan karantina wilayah. Bambang menyebutkan, masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini menjadi prioritas penerima bantuan.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terjadi kerancuan di tengah masyarakat mengenai pihak yang dinilai patut menerima bantuan. Menurutnya, masing-masing bantuan sudah memiliki porsinya.

Baik pemerintah pusat maupun provinsi mengeluarkan bantuan untuk diberikan kepada masyarakat. Maka dari itu, pendataan diperlukan agar tidak terjadi tumpukan bantuan, sehingga penyerahan bantuan diharapkan lebih merata.

"BDT sudah ada anggarannya sendiri melalui PK Harapan, tidak bisa masuk ke bantuan mereka yang terdampak," kata Bambang.

Bambang menyampaikan bahwa sampai saat ini data masyarakat yang terdampak masih terus diolah. Ia menyebutkan hingga Senin (13/4/2020), data yang diterima pemerintah tercatat sebanyak 41.000 jiwa yang terdampak. Data bersifat dinamis, dapat bertambah dan berkurang.

Baca Juga: Ujaran Luhut Disorot, Pertanyakan Korban Meninggal Corona Nggak Sampai 500

Bantuan yang diberikan berupa jaminan hidup (jadup) dan diserahkan kepada perseorangan. Hingga saat ini, besar bantuan yang diberikan masih diperhitungkan. Bambang menyebutkan, hingga saat ini pemerintah daerah masih mengikuti dinamika peraturan dari pemerintah pusat, sesuai dengan peraturan bersama Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan refocusing anggaran.

Anggaran yang sedianya digunakan untuk belanja modal maupun belanja daerah yang tidak langsung menyentuh masyarakat, diharuskan dialokasikan setidaknya 50%.

"Kita sudah mengurangi anggaran kita hampir Rp300 miliar. Dana itu untuk cadangan penanganan COVID-19," kata Bambang.

Saat ini pemkab tengah mempersipkan skema pemerintahan agar pemerintah desa dapat turut andil dalam mengatasi pandemi.

Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo mengatakan bahawa refocusing anggaran merupakan wewenang bupati. Namun, pihaknya berharap agar ke depannya saran dan masukan dari DPRD dapat turut dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Hanung mengatakan, DPRD memiliki dana Rp2,2 miliar yang siap digunakan untuk refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

"DPRD siap dana Rp2,2 miliar yang sedianya akan digunakan untuk kunjungan kerja selama triwulan kedua," kata Hanung.