SuaraJogja.id - Protokol kesehatan akan diterapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman. Petugas yang melayani perekaman KTP elektronik akan disiapkan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk di antaranya baju hazmat.
Kepala Disdukcapil Sleman Jazim Sumirat mengatakan penggunaan APD bagi petugas perekaman KTP elektronik sesuai dengan protokol penanganan Covid-19. Selain APD, alat perekaman juga dibersihkan menggunkan cairan alkohol 70% setelah proses perekaman selesai.
"Ruang perekaman juga kami desain sedemikian rupa agar bisa menjaga jarak dan meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan pemohon," kata Jazim seperti dikutip dari harianjogja.com, Sabtu (30/5/2020).
Secara umum, lanjut Jazim, layanan perekaman KTP elektronik tersebut mulai dibuka pada 2 Juni mendatang. Hal itu sesuai dengan arahan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Petugas, katanya, berhak untuk menolak pelayanan jika pemohon tidak mengikuti protokol kesehatan yang sudah menjadi standar operasional prosedur. Misalnya, tidak menggunakan masker.
Baca Juga: Hadapi New Normal, Disperindag Kota Jogja Siapkan Aplikasi Belanja Online
Masyarakat, katanya, bisa menggunakan aplikasi Whatsapp dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Dengan layanan secara online ini, masyarakat hanya mengirimkan berkas pendukung sesuai kebutuhan pelayanan. Termasuk dengan layanan perekaman KTP elektronik. Pendaftaran layanan KTP elektronik bisa melalui online ke nomor WA 089526958822.
"Dalam satu hari dibatasi maksimal 20 orang. Pemohon yang datang harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan," kata Jazim.
Menurutnya, layanan tersebut sudah digunakan masyarakat sejak 17 Maret lalu. Masyarakat hanya perlu mengirimkan berkas pendukung untuk melakukan pelayanan pindah datang penduduk, pelayanan KK dan KTP elektronik, pelayan KIA, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Namun demikian, katanya, pelayanan tatap muka masih bisa dilakukan jika situasinya sangat mendesak.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sleman, Endang Mulatsih mengatakan jika jumlah penduduk Sleman sangat dinamis sehingga kebutuhan percetakan KTP elektronik juga dinamis. Kondisi tersebut terjadi karena banyak penduduk yang mengajukan percetakan KTP elektronik yang baru.
"Paling banyak yang mengajukan percetakan KTP elektronik akibat perubahan elemen data di KTP. Sekitar 60 persen, sisanya karena faktor hilang atau rusak," katanya.
Baca Juga: Jogja Alami Penurunan Kriminalitas Selama Wabah, Kasus Ini Paling Tinggi
Berita Terkait
-
Oral Seks Berujung Pasal Berlapis! Begini Nasib Pengendara Xpander yang Tabrak Lari Penyandang Disabilitas hingga Tewas
-
Gak Ada Otak! Nyetir Mobil sambil 'Anu' Dikemut Cewek, Mahasiswa di Sleman Tabrak Pria Difabel hingga Tewas
-
BRI Liga 1: PSS Sleman Jalani Laga Uji Coba, Ini Tujuan Mazola Junior
-
Dari Sekda ke Bupati: Harda Kiswaya dan Visi Sleman yang Maju dan Berkeadaban
-
Tantangan Terbuka Hokky Caraka untuk Wataru Endo: Saya Ingin Tahu!
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025