Kisruh Ganti Rugi Lahan Kereta Bandara, Pemkab Kulon Progo Surati BPN

SuaraJogja.id - Kisruh soal ganti rugi warga terdampak pembangunan rel kereta bandara mulai ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 

Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan adanya warga terdampak pembangunan untuk pembangunan rel kereta api dari dan menuju Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), sebagian belum mendapat ganti rugi.

Ia pun mengungkapkan akan segera mengirimkan surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY selaku bagian dari tim pengadaan lahan untuk pembangunan rel kereta api dari dan menuju Bandara Internasional Yogyakarta tersebut.

"Surat itu sedang dalam proses pembuatan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo dan akan kami tujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan rel kereta api tersebut," kata Sutedjo seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/6/2020).

Baca Juga: Mulai Bangkit, Hotel di Kulon Progo Perketat Protokol Kesehatan

Ia mengatakan Pemkab Kulon Progo tidak punya kewenangan dalam persoalan ini. Pemkab hanya sebatas membantu kelancaran proyek tersebut, seperti menugaskan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menerjunkan petugas PBB guna mengurus berkas warga terdampak yang belum tuntas soal proses pajaknya.

"Salah satu syarat mendapat ganti rugi adalah pajak sudah lunas. Jadi kami bantu itu lewat BKAD," katanya.

Lebih lanjut bupati berharap proses pencairan ganti rugi bagi warga terdampak bisa selesai agar pembangunan fisik dapat terlaksana.

"Harapan kami proses pembayaran bisa segera seleasi, sehingga program nasional yang ada di Kulon Progo ini berjalan lancar, dan membawa dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga Kulon Progo," harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Kalidengen Sunardi mengatakan dari sekitar 160 bidang tanah terdampak pembangunan rel kereta di Kalidengen, baru separuhnya yang dibayarkan. Sisanya belum diketahui kapan akan dilunasi.

Baca Juga: Berbuah Tak Biasa, Pohon Pisang Unik di Kulon Progo Jadi Tontonan Warga

"Dari jumlah itu baru separuhnya yang dibayar," kata Sunardi.