Marak Bagi Bansos Jelang Pencoblosan, Paslon Pilkada Sleman Lapor ke KPK

Dia berharap ada gerakan moral masyarakat agar menghentikan pembagian Bansos hasil korupsi sistematis oleh tersangka JPB. Hanya dengan gerakan moral, kata Hasto, masyarakat dapat bersama-sama menghentikan ambisi dinasti kekuasaan yang menghalalkan segala cara.

"Kami menyadari sejak awal persaingan ini tidak sehat. Setidaknya ada empat temuan kami, Pertama, heboh twitter KPU Sleman yang hanya menayangkan Program Paslon 03, Kedua, maraknya penyaluran bansos tanpa melibatkan DPRD sejak November, Ketiga, fitnah RS Sakina milik Cabup 02 yang dituduh mencaplok tanah kas desa, dan Keempat pembagian hasil korupsi Bansos Kemensos di masa tenang," jelasnya.

Menurut Hasto, Tim MuliA prihatin dengan cara-cara berdemokrasi yang kotor. Menurutnya dalam kontestasi Pilkada saat ini bersaing bukan dengan politik gagasan, melainkan penyelewengan bantuan, kekuatan uang, dan jaringan kekuasaan.

"Namun dengan gerakan moral, kami tidak menyerah dan tidak pernah lelah berjuang membawa perubahan bagi Sleman yang kita banggakan," tukasnya.

Baca Juga: Alokasi Vaksin Covid-19 di Sleman Belum Fix, Ini Kata Dinkes Sleman