SuaraJogja.id - Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mengklaim bahwa implementasi Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di Yogyakarta sudah tergolong kondusif. Kesimpulan itu ditunjukkan dengan rendahnya pelanggaran dari pelaku usaha atau setiap individu.
Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan, dibandingkan dengan enam provinsi se-Jawa Bali, nilai kepatuhan di DIY masih tergolong tinggi. Mengacu pada data kumulatif dari 11 Januari 2021, jumlah pelanggaran di Jogja mencapai 521 pelanggaran.
Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta pada periode waktu yang sama, jumlahnya jauh berada di bawah. Sebab, DKI Jakarta tercatat sudah memiliki lebih dari 3.000 pelanggaran.
“Kalau dari segi perbandingan di keenam provinsi se-Jawa Bali, tingkat kepatuhan masyarakat di DIY lebih tinggi. Hingga kemarin (18/1/2021) pelanggaran terdata mencapai 521 di seluruh kabupaten kota yang ada di Yogyakarta,” kata Noviar saat dikonfirmasi awak media, Selasa (19/1/2021).
Noviar merinci, ratusan pelanggaran tersebut terdiri dari tiga jenis. Terkait jam tutup operasional yang melebihi batas jam 19.00 WIB, tercatat ada 268 pelanggaran.
Pelanggaran pelaku usaha rumah makan terkait kapasitas tercatat 180 pelanggaran. Sementara, pelanggaran sisanya terjadi di perkantoran dalam penerapan mekanisme work from home, yakni 73 pelanggaran.
Terkait pelanggaran di tempat usaha kuliner, yang masih mendominasi, kata Noviar, belum ada penindakan atau penyegelan. Hingga saat ini tindakan preventif dengan peringatan dan teguran untuk mematuhi PTKM masih dilakukan.
“Kalau dari provinsi belum ada penyegelan. Waktu lalu sempat memberikan sebanyak 12 peringatan ke tempat-tempat bersangkutan, tapi setelah dicek sudah kondusif. Kalau Bantul infonya ada 5 tempat usaha yang disegel,” ucapnya.
Noviar juga menegaskan kembali bahwa jam operasional tempat usaha kuliner tetap bisa lebih hingga jam 19.00 WIB ke atas, tetapi dengan catatan tidak melayani makan di tempat atau harus dibawa pulang.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Turun 5 Persen, DIY Kemungkinan Modifikasi PTKM
Kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di DIY pada khsusunya. Namun dikatakan Noviar, saat ini ada sedikit kelonggaran untuk Kabupaten Bantul yang memperbolehkan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB.
“Buka tetap bisa seperti biasa tapi di atas jam 19.00 WIB ya harus dibawa pulang atau take away," tegasnya.
Sebelumnya Satpol-PP DIY telah membentuk enam tim untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTKM. Namun Noviar mengakui, jumlah personel menjadi kendala tersendiri dalam penerapannya.
Hal itu membuat pengawasan di lapangan agak sedikit tersendat. Terlebih dengan jumlah pelaku usaha yang menjamur di berbagai sudut DIY.
“Yang paling sulit dikendalikan itu warung kopi, lalu tempat makan karena ini tempat nongkrong anak muda. Padahal tinggal patuh menjalankan prokes tidak akan terjadi pelangggaran, toh ini juga demi kebaikan bersama untuk meminimalisir sebaran Covid-19,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Kasus COVID-19 Turun 5 Persen, DIY Kemungkinan Modifikasi PTKM
-
Keasyikan Gituan Bikin Mobil Bergoyang, Oknum ASN & Teman Wanita Diciduk
-
Buat Kerumunan Saat Selasa Kliwon, Wisatawan Pantai Parangkusumo Dibubarkan
-
18 PSK Lokalisasi Lapangan Lumintang Diamankan, Ada Wajah Baru
-
Selama PTKM, Rute KA di DIY Cuma Terisi 50 Persen
Terpopuler
- Ole Romeny Menolak Absen di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanpa Naturalisasi, Jebolan Ajax Amsterdam Bisa Gantikan Ole Romeny di Timnas Indonesia
- Makna Satir Pengibaran Bendera One Piece di HUT RI ke-80, Ini Arti Sebenarnya Jolly Roger Luffy
- Ditemani Kader PSI, Mulyono Teman Kuliah Jokowi Akhirnya Muncul, Akui Bernama Asli Wakidi?
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
-
OJK Beberkan Fintech Penyumbang Terbanyak Pengaduan Debt Collector Galak
-
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus, RI & Thailand Kena 'Diskon' Sama, Singapura Paling Murah!
-
Pemerintah Dunia dan Tenryuubito: Antagonis One Piece yang Pungut Pajak Seenaknya
Terkini
-
Analisis Tajam Sabrang Letto: Kasus Tom Lembong Jadi Pertaruhan: Wasit Tak Adil!
-
Target PAD Pariwisata Bantul Terlalu Ambisius? Ini Strategi Dinas untuk Mengejarnya
-
Marak Pembangunan Abaikan Lingkungan, Lanskap Ekosistem DIY Kian Terancam
-
Status Kedaruratan Ditingkatkan Pasca Kasus Leptospirosis, Pemkot Jogja Sediakan Pemeriksaan Gratis
-
Bosan Kerja Kantoran? Pemuda Ini Buktikan Keripik Pisang Bisa Jadi Bisnis Menguntungkan di Kulon Progo