SuaraJogja.id - Kebijakan Pemda DIY untuk memperpanjang Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) seperti yang dilakukan pemerintah pusat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021 dinilai tidak solutif. Kebijakan tersebut justru akan semakin merugikan masyarakat.
Apalagi PPKM sama sekali tidak diatur dalam UU 16/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan memberlakukan PPKM, baik Jakarta maupun Gubernur DIY seperti hendak cuci tangan atas kelangsungan hidup masyarakat.
"Waktu masyarakat untuk mencari nafkah telah dipangkas oleh kebijakan pemerintah itu sendiri," ujar DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan saat dikonfirmasi, Jumat (22/01/2021).
Menurut Irsad, sebagai hal yang tidak diatur oleh UU Kekarantinaan Kesehatan, maka seolah-oleh pemerintah bebas dan tidak bertanggungjawab pada masyarakat. Pemerintha tidak perlu memberikan jatah hidup atau subsidi bagai masyarakat yang terpangkas waktu mencari nafkahnya dan menanggung kesulitan ekonomi akibat penerapan PT
Baca Juga: Berbanding Jauh dari Jakarta, Satpol-PP DIY Klaim PTKM di Jogja Kondusif
Sementara dari sisi pencegahan penyebaran virus COVID-19, terdapat kecenderungan PTKM tidak efektif sama sekali. Sebagai contoh, pada Jumat (21/01/2021) terjadi penambahan 478 kasus baru COVID-19. Angka ini menjadi rekor baru kasus harian COVID-19 di DIY.
PTKM juga menyebabkan setidaknya 10 toko di Malioboro gulung tikar. Pedagang Kaki Lima (PKL) turut terimbas PTKM dengan menurunnya omzet yang bisa mencapai sekitar 75%.
"Sedangkan di sektor pariwisata, terdapat penurunan okupansi hotel yang hanya terealisasi sekitar 18 persen," tandasnya.
Karena itu DPD KSPSI DIY menuntut pembatalan perpanjangan PTKM. Alih-alih, pemda mestinya menerapkan karantina wlayah selama dua pekan
"Pemda DIY seharusnya menegakkan hukum Ketengakerjaan dan melindungi buruh dari PHK, Pemotongan Upah, dan dirumahkan tanpa kepastian kerja," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Kasus COVID-19 Turun 5 Persen, DIY Kemungkinan Modifikasi PTKM
Berita Terkait
-
Negara Kaya Wajib Bantu Negara Berkembang? Ini Tuntutan AHF di WHO Pandemic Agreement
-
Kartu Prakerja Catat Prestasi Signifikan Hingga Dapat Puja-puji Dunia
-
Dharma Pongrekun Sebut Penyebab Tanah Abang Sepi Akibat Pandemi Covid-19
-
Kawal Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19, 10 Tahun Jokowi Catat Kemajuan Pesat Bidang Telemedicine
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
PR Poros Maritim Prabowo: Belajar dari Ketahanan ala Jenderal Soedirman
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar