SuaraJogja.id - Puluhan pekerja informal dan buruh Kota Yogyakarta menggeruduk DPRD DIY, Selasa (26/01/2021). Mereka menolak perpanjangan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021.
Penolakan mereka bukan tanpa alasan. Sejak PTKM diberlakukan pada 11 Januari 2021 lalu, penghasilan mereka semakin tidak menentu. Padahal selama pandemi COVID-19 ini, mereka sudah mengalami kesulitan dalam memulihkan perekonomiannya.
Contohnya pembatasan jam operasional keramaian pada 19.00 WIB yang kemudian berubah menjadi 20.00 WIB. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan mereka yang berjualan saat malam hari.
"Covid ini mau ke mana aja tak tahu tujuan, tak tahu tempat dan waktu. Ini mengapa kami pertanyakan pembatasan jam 8 malam padahal kan pagi juga ada Covid,” papar Perwakilan Pekerja Sektor Informal Kota Yogyakarta, Denta Julian Sukma.
Denta mengklaim, penerapan batasan jam operasional sektor usaha tidak sinkron. Akibatnya masyarakat dan pelaku ekonomi yang dirugikan karena kebijakan tersebut
Pembatasan jam operasional tersebut alih-alih mengurangi kerumunan namun dinilai membuat masalah baru. Bilamana tidak, pemadatan jam operasional membuat warga akhirnya berbondong-bondong berbelanja sebelum pukul 20.00 WIB.
“Yang terjadi justru karena aktivitas orang terbatas, [mereka] menghabiskan pekerjaan dalam waktu padat akhirnya berkerumun," paparnya.
Denta menyebutkan, selama dua minggu terakhir para pekerja informal merasa seperti maling dijekar Satpol PP. Meski telah menerapkan protokol kesehatan, diantara mereka tetap ditindak dan diminta menutup ruang usahanya setelah pukul 19.00 WIB.
Padahal dalam instruksi gubernur (ingub) Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 hanya disebutkan pusat perbelanjaan seperti mall yang tutup pukul 19.00 yang kemudian diperpanjang menjadi 20.00 WIB. Namun kenyataannya di lapangan semua usaha diminta tutup jam itu.
Baca Juga: PTKM di DIY Rencana Diperpanjang, Buruh Jogja Menjerit
"Dalam aturan tersebut disebutkan masih ada kapasitas 25 persen pengunjung yang boleh makan di restoran dan rumah makan dengan jam yang tidak diatur," ungkapnya.
Karena itu mereka berharap kebijakan PTKM dibenahi. Dengan demikian tidak semakin merugikan pelaku ekonomi.
“Ternyata dari BPBD DIY menjelaskan dengan detail tentang Ingubnya, dan harusnya pemahaman bersama boleh buka, sesuai biasanya, harus sampai di tingkat kecamatan ya dari provinsi. Kalau memang tetap boleh dengan pengetatan prokes ya harus jadi kesepakatan bersama diterapkan," tandasnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan mengungkapkan kebijakan pembatasan jam operasional usaha perlu dipertegas. Alih-alih jam buka, protokol kesehatan yang harus diutamakan.
"Ini justru waktunya yang harus dilonggarkan agar tak memicu kerumunan. Konsekuensinya perketat protokol kesehatan, Pol PP tugasnya sampai malam nuwun sewu agar protokol kesehatan ketat. Ketika waktu diperpanjang ya tidak akan jadi berkerumun, asumsinya orang tak akan berkerumun,” imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
2 Minggu PTKM di Sleman, Hampir 2 Ribu Lokasi Ditindak Satpol PP
-
Masa PTKM Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka di Sleman Kembali Ditunda
-
Klaim Kasus COVID-19 Turun 4,5 Persen, DIY Pastikan Perpanjang PTKM
-
PTKM Bakal Diperpanjang, Pengusaha Kuliner Malam Disarankan Buka Lebih Awal
-
Rugikan Masyarakat, PTKM di DIY Disebut Tak Solutif
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Erix Soekamti, dari Panggung Musik ke Lapangan Padel: Gebrakan Baru untuk Olahraga Jogja?
-
Penganiayaan Santri Putri: Pondok Klaim Sudah Tangani Sesuai Prosedur, Tapi Keluarga Korban Tak Terima
-
Santri Diduga Dianiaya di Ponpes Sleman, Orang Tua Kecewa dan Lapor Polisi Usai Dianggap Bertengkar
-
Koperasi Sleman Siap Saingi Minimarket? Ini Jurus Ampuh Tingkatkan Daya Saing
-
Disperindag Sleman Ungkap Penyebab Harga Beras Naik: Bukan Hanya Soal Stok