SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman menyebut ketersediaan guru pendamping khusus (GPK) di Sleman belum merata. Sedangkan kewenangan untuk mengangkat GPK sendiri berada di tingkat provinsi.
"Belum merata. Jadi namanya guru pendamping khusus untuk disabilitas itukan yang punya provinsi. Karena yang punya kewenangan untuk mengangkat guru pendamping khusus itu dari provinsi," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman Ery Widaryana kepada awak media, Jumat (18/6/2021).
Ery menyampaikan, biasanya pemerintah provinsi akan memberikan bantuan ke sekolah-sekolah yang memang menyediakan pendidikan inklusi di wilayahnya. Hal itu juga yang membuat adanya keterbatasan GPK.
Pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan formasi atau menyediakan GPK tadi. Sebab kewenangan pendidikan khusus berada di pemerintah provinsi.
Baca Juga: Sekolah Tatap Muka di Tahun Ajaran Baru, Disdik Sleman: Belum Vaksin Tak Boleh Mengajar
"Jadi memang GPK itu dari provinsi diperbantukan ke kabupaten-kabupaten. Nanti memberikan pendampingan di sekolah-sekolah yang penyelenggaraan inklusi untuk disabilitas," tuturnya.
Ery menuturkan, setidaknya sudah ada sekitar 40-an sekolah di Sleman, baik dari jenjang SD maupun SMP, yang termasuk dalam sekolah inklusi. Keterbatasan GPK tadi juga berpengaruh kepada mobilitas guru itu sendiri.
"Karena GPK itu dari provinsi yang mencukupi, jadi mungkin satu guru bisa ganti-ganti sekolah tidak hanya satu sekolah saja karena memang tidak ada tenaganya," ujarnya.
Terkait dengan PPDB sendiri, calon siswa berkebutuhan khusus dibebaskan memilih sekolah tujuannya dan tidak harus masuk sekolah-sekolah penyelenggara inklusi.
"Kaitannya dengan PPDB ini kan tidak harus di sekolah yang kita tetapkan itu, semuanya boleh, tetapi agar untuk memperlancar, calon siswa disabilitas harus lulus assesment psikologi dulu dari psikolog," terangnya
Baca Juga: Disdik Sleman Pastikan Daya Tampung Sekolah Lebih Besar dari Jumlah Kelulusan Siswa
Diakui Ery, kriteria itu secara detail dipegang oleh para psikolog yang memberikan assesment kepada para calon peserta didik penyandang disabilitas. Namun pihak memastikan hal itu dilakukan guna tetap menganankan agar para siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
Berita Terkait
-
Kronologi Bentrokan di Muntilan yang Libatkan Laskar PDIP, Massa Lempar Batu hingga Bakar Motor
-
Kronologi Bentrok Massa Diduga Laskar PDIP Vs GPK PPP Di Muntilan, Bupati Turun Tangan
-
Guru Penculik Siswa Berkebutuhan Khusus di Pamulang Tertangkap! Apa Motifnya?
-
Sebut Ganjar Suka Nonton Porno dan Terlibat Korupsi E-KTP, GPK Al Quds Ikrarkan Dukung Anies Baswedan
-
Dugaan Intimidasi Wali Murid di Sekolah Sleman Berakhir Mediasi, Pihak Sekolah Minta Maaf
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
Pilihan
-
Demi Jay Idzes Merapat ke Bologna, Legenda Italia Turun Gunung
-
Misi Mathew Baker di Piala Asia U-17 2025: Demi Negara Ibu Tercinta
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
Terkini
-
Harga Kebutuhan Pokok di Kota Yogyakarta Seusai Lebaran Terpantau Stabil
-
Tiga Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Parangtritis, Satu Masih Hilang
-
Cerita UMKM Asal Bantul Dapat Pesanan dari Amerika di Tengah Naiknya Tarif Impor Amerika
-
Diserbu 110 Ribu Penumpang Selama Libur Lebaran, Tiket 50 Perjalanan KA YIA Ludes
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo