SuaraJogja.id - Pemda DIY membatalkan wacana lockdown atau pembatasan mobilitas masyarakat yang sebelumnya mengemuka. Kebijakan ini dipilih meski tren kasus COVID-19 di DIY semakin meningkat.
"Lockdown, nggak ada kalimat lockdown. Saya nggak kuat ngragati rakyat sak jogja. [Lockdown] pilihan terakhir. Kalau lockdown, pemerintah tidak akat kuat[menghidupi masyarakat]," ujar Gubernur DIY, Sri Sultan HB X usai rapat bersama bupati/walikota di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (21/06/2021) sore.
Menurut Sultan, Pemda bersikeras menerapkan PPKM Mikro sesuai Ingub yang dikeluarkan pada 15 Juni 2021 lalu. Sebab bila memaksakan diri menerapkan lockdown, semua aktivitas harus berhenti, termasuk kawasan wisata.
Karenanya dengan tetap menerapkan PPKM Mikro alih-alih lockdown, pembatasan mobilitas tidak dilakukan secara penuh. Aktivitas ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan meski tidak secara penuh.
Baca Juga: Kasus COVID-19 DIY Makin Mengkhawatirkan, Pembatasan Mobilitas Harus Segera Dilakukan
Contohnya Pemkab Bantul yang hanya menutup kawasan wisata pada Sabtu dan Minggu, terutama di kawasan pantai yag dikelola Pemkab. Sebagai konsekensinya, pemkab memberikan subsidi pada para pedagang yang terdampak tutupnya kawasan wisata selama dua hari.
"Namun terserah bupati/walikota mau perlu mengikuti bantul atau tidak. Terserah, tapi kalau melihat kerumunan parangtritis ya sudah jelas," ungkapnya.
Sementara Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta mengungkapkan pihaknya tidak akan menutup kawasan wisata di kabupaten tersebut laiknya Bantul, terutama kawasan pantai. Sebab hampir 72 km garis pantai di kawasan tersebut merupakan kawasan wisata.
"Saat sekarang saya masih berpedoman untuk tidak menutup, tapi tetap buka kawasan wisata di pantai tapi kuotanya sesuai ingub," ujarnya.
Bila nantinya ditemukan klaster penularan COVID-19, Pemkab Gunung Kidul baru akan menutup kawasan pantai. Sebab bila memaksanakan diri menutup kawasan wisata, maka perekonomian kabupaten tersebut akan terdampak.
Baca Juga: Diperlakukan Tidak Adil, Sejumlah Dosen Universitas Proklamasi 45 Mengadu ke DPRD DIY
"Kalau saya tutup semua pergerakan ekonomi tidak bisa jalan lagi meski hanya sabtu minggu," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Kelasnya Pernikahan Putri Andika Perkasa dan Putra Marsekal Yuyu Sutisna, Raja Asli Jadi Saksi
-
Tren DIY Thrift: Solusi Kreatif Gen Z Melawan Fast Fashion
-
Penjualan Ritel Merangkak Naik Jelang Pergantian Tahun, MR DIY Berencana Perluas Jaringan
-
Darurat Polusi Udara! Punjab Pakistan Lockdown, Sekolah dan Aktivitas Luar Ruangan Dilarang
-
SMPN 8 Tangerang 'Lockdown' Dua Minggu Buntut Puluhan Siswa Sakit Cacar, Ketua IDI Ingatkan Hal Ini
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025