Sujiwo Tejo Sindir Soal Lockdown: Biayai Baliho Sanggup, Rakyat Sendiri Tak Sanggup

SuaraJogja.id - Batalnya lockdown di sejumlah daerah mendapat beragam reaksi dari masayarakat. Salah satunya budayawan Sujiwo Tejo.

Ia menganggap aneh fenomena tersebut karena alasan batalnya lockdown berkaitan dengan dana anggaran.

Menurut Sujiwo Tejo, para tokoh yang berperan penting dalam penerapan lockdown ini hanya sanggup mengeluarkan biaya untuk kampanye.

Sementara itu bgitu terpilih sebagai pemimpin, ketika lockdown seharusnya diterapkan demi keselamatan masayrakat di tengah pandemi Covid-19, mereka malah tak sanggup menanggung biaya hidup rakyatnya.

Baca Juga: Sampaikan Sapa Aruh, Sri Sultan Sebut Implementasi PPKM Mikro Belum Maksimal

"Banyak tokoh dan pendukungnya yang sanggup membiayai semesta baliho hingga wajah tokoh tersebut merata di seluruh Indonesia. Tapi, tokoh dan bala2nya itu tak sanggup membiayai rakyat kalau negeri ini di-lockdown. Bagiku ini aneh ..." kicau @sudjiwotedjo, Selasa (22/6/2021) malam.

Baru satu jam setelah dicuitkan, twit dalang berdarah Madura itu telah di-retweet lebih dari 300 kali dan disukai sekitar 500 pengguna Twitter.

Diketahui, kasus Covid-19 yang kembali melonjak membuat wacana lockdown nyaring didengungkan di sejumlah wilayah.

Sayangnya, wacana tersebut berhenti sampai pencanangan dan batal direalisasikan.

Satu di antaranya dari DIY. Pemda DIY membatalkan wacana lockdown atau pembatasan mobilitas masyarakat yang sebelumnya mengemuka.

Baca Juga: DIY Batal Lockdown, Sri Sultan: Saya Ngga Kuat Ngragati Rakyat Sak Jogja

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat mengancam Jogja lockdown jika rakyatnya terus-terusan melanggar protokol kesehatan.

Namun, wacana lockdown batal. Sultan beralasan, pihaknya tak sanggup membiayai hidup seluruh rakyat se-DIY.

"Lockdown, enggak ada kalimat lockdown. Saya enggak kuat ngragati rakyat sak jogja. [Lockdown] pilihan terakhir. Kalau lockdown, pemerintah tidak akat kuat[menghidupi masyarakat]," ujar Sultan usai rapat bersama bupati/wali kota di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (21/6/2021) sore.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga tak berminat menerapkan lockdown meski saat ini daerah itu menyandang status zona merah atau kategori risiko tinggi penularan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 KBB Agus Ganjar Hidayat mengatakan, banyak yang harus dipertimbangkan ketika menerapkan lockdown. Di antaranya sarana dan prasarana serta kesiapan anggaran daerahnya.

"Soal lockdown kita (Pemda KBB) belum sampai ke arah sana. Kalau lockdown diterapkan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan secara teknis. Anggaran juga harus mendukung ke arah kebijakan itu," katanya.