SuaraJogja.id - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan wacana DIY lockdown menjadi alternatif terakhir bila penanganan kasus COVID-19 semakin sulit dilakukan. Pemda saat ini masih memilih memperketat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Apalagi penerapan lockdown harus mempertimbangkan banyak hal. Koordinasi dengan pemerintah pusat harus dilakukan karena menyangkut jaminan hidup warga yang terdampak lockdown.
"Ya sebetulnya bukan lockdown totally tapi mungkin [pengetatan ppkm] mikro ya. Kalau pengertian lockdown kan orangnya tidak boleh punya mobilitas sehingga [kebutuhan] makannya harus ditanggung, tapi kan tidak seperti itu. Pengertiannya itu ya dianggap seperti [ppkm] mikro ya," ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu (20/06/2021).
Menurut Sultan, dari hasil koordinasi dengan sejumlah kementerian dan arahan Presiden RI, Pemda akan menambah kebijakan tambahan terkait pengetatan PPKM Mikro. Hal ini seiring kebijakan yang juga akan dikeluarkan pemerintah pada 22 Juni 2021 mendatang.
Baca Juga: Nakes Mulai Tumbang Terpapar Covid-19, Dinkes DIY Minta Warga Disiplin Terapkan Prokes
Namun Pemda belum mengetahui perubahan kebijakan yang akan digulirkan pemerintah pusat. Namun dipastikan kebijakan tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan sektor ekonomi dengan kebijakan PPKM Mikro.
"Bentuknya [kebijakan] seperti apa kami belum tahu," ujarnya.
Sementara terkait penambahan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, Sultan meminta rumah sakit rujukan menambah jumlah tenaga medis untuk dialihkan dari layanan reguler ke penanganan COVID-19. Termasuk menambah ketersediaan tempat tidur bagi pasien COVID-19.
Sebab saat ini Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 di DIY masih tinggi. Meski tidak lagi mencapai 75 persen, saat ini BOR di DIY masih sekitar 65,4 persen.
"BOR ini turun karena kita menambah bed di rumah sakit rujukan yang ada sekarang 1.224 bed untuk kapasitas 30 persen," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Kematian Pasien Positif Covid-19 di DIY Didominasi Warga Berusia 50 Tahun ke Atas
Ditambahkan Sekda DIY Baskara Aji, lockdown memang jadi alternatif terakhir untuk diterapkan di DIY bila kasus COVID-19 sulit dikendalikan. Pemda DIY saat ini baru pada tahap pengetatan PPKM Mikro karena bila memaksakana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) atau lockdown maka membutuhkan kebijakan dari pusat.
Berita Terkait
-
Pasar Saham Indonesia Terjun Hebat, Lebih Parah dari IHSG Era Pandemi COVID-19?
-
Trump Sempat Telepon Presiden China Soal Asal-Usul COVID, Ini Kata Mantan Kepala CDC!
-
Survei: Milenial Rela Rogoh Kocek Lebih Dalam untuk Rumah Modern Minimalis
-
Trump Tarik AS dari WHO! Salahkan Penanganan COVID-19
-
Kronologi Dewi Soekarno Didenda Pengadilan Jepang Rp3 Miliar Gegara Pecat Karyawan
Tag
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
Terkini
-
Tendangan Maut Ibu Tiri: Balita di Sleman Alami Pembusukan Perut, Polisi Ungkap Motifnya yang Bikin Geram
-
Ribuan Umat Padati Gereja, Gegana DIY Turun Tangan Amankan Paskah di Jogja
-
Layanan Wealth Management BRI Raih Penghargaan Internasional dari Euromoney
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda