Terpuruk Akibat PPKM, Operator Goa Pindul Kibarkan Bendera Putih

SuaraJogja.id - Upaya pelaku wisata untuk tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi nampaknya sudah tidak bisa lagi mereka laksanakan. Akibatnya trend pengibaran bendera putih yang berarti sudah menyerah mulai dikibarkan oleh para pelaku wisata termasuk juga di Gunung Kidul.

Salah satunya adalah pengelola objek wisata terkenal di gunung Kidul Goa Pindul. Dalam halaman Instagram resmi pengelola Goa Pindul yaitu @goapindul, pengelola objek wisata tersebut menyatakan telah menyerah setelah pemberlakuan PPKM. Dalam laman tersebut sebuah video pendek yang diunggah tanggal 23 Juli 2021 lalu berisi narasi protes dan sindirian mereka keluarkan.

"Pariwisata berduka, Kami menyerah kawan. Hampir dua tahun kami terpuruk, dan saat ini kami benar-benar menyerah. Ajakan bangkit pariwisata tapi tidak dibarengi solusi. Adakah angin segar untuk kami? Tolong tuan, Beri kami solusi. Jangan beri kami janji yang tidak pasti. Sehat-sehat kawan-kawan Dewabejo Goapindul," begitulah isi dari video tersebut.

"Kami benar-benar menyerah kawan, Ternyata tidak ada solusi untuk bangkitnya pariwisata. Kami sudah kenyang makan janji.

Baca Juga: Lelah dengan PPKM, Pedagang Bakpia Jogja Curhat Sehari Hanya Layani 2 Pembeli

KAMI MENYERAH"", tulis pengunggah video sebagai judul.

Setelah video ungkapan keresahan tersebut diunggah, laman komentar akun @goapindul ramai mendapat komentar dukungan dari warganet. Banyak warganet yang memberikan semangat dan mendoakan agar pandemi segera berakhir dan bisa beraktivitas seperti biasa.

"Mase tetap semngat," tulis @93_***.

"Tetap semangat.. G Saya juga sudah pengen liburan ke yogyaté3.. Semoga pandemi ini cepat selesai.. Supaya normal kembali," komentar @ann***. 

Ketika dikonfirmasi pengelola operator wisata Goa Pindul 'Dewa Bejo' Arif Sulistyo mengatakan, saat ini para pelaku wisata Goa Pindul tengah terpuruk karena wisata di Goa Pindul tengah sepi akibat efek PPKN level 3 dan 4. Mengakui pemberlakuan PPKM Darurat hingga level 3 dan 4 memiliki efek domino yang cukup banyak.

Baca Juga: Membedah Sejarah dan Mitos Plengkung Gading, Situs Sakral yang Kini Diberi Pagar

"Karena pendekatan maka tidak ada jalan masuk ke Gunung Kidul sehingga kami pun tidak jalan," ujar dia ketika dikonfirmasi Minggu (25/7/2021).

Unggahan video tersebut sengaja mereka buat juga sebagai bentuk dukungan terhadap para pelaku transportasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah yang belum lama ini melakukan konvoi dengan mengibarkan bendera putih. Pengelola Gua Pindul merasa senasib dengan para pelaku transportasi di Kabupaten Pati tersebut.

"Salah satunya ada yang jadi mitra kami. Jadi nasibnya sama," tambahnya.

Arif berharap kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan setidaknya memberikan relaksasi pada sektor pariwisata. Pemerintah harus memberikan sedikit pelonggaran di industri ini meskipun tetap dengan pengetatan. Misalnya adanya kuota harian yang diberikan kepada sebuah objek wisata.

Karena ketika mereka menutup semua akses masuk maka secara otomatis industri pariwisata akan mati. Karena sektor pariwisata kini ini menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar warga Gunungkidul apalagi saat ini kondisi Gunung Kidul tengah menghadapi musim kemarau.

"Kalau ditutup total kan tidak mungkin. Ribuan orang akan makan dari mana. Mau bertani gimana wong ndak ada air," keluhnya.

Menurut Arif pelanggaran tersebut bisa diberikan dengan ketentuan yang cukup ketat diantaranya melaksanakan prokes secara maksimal, menggunakan faceshield, cek suhu dan lain sebagainya. Sehingga industri ini tetap akan menggeliat meskipun hanya kecil.

Selama pandemi Covid 19 berlangsung yaitu sejak tahun 2020 biasanya hanya satu kali menerima bantuan dari pemerintah yaitu kompensasi terhadap para pelaku wisata. Selain itu juga pernah ada bantuan sembako untuk para pelaku wisata namun hanya satu kali. Meskipun ada beberapa pemandu yang mengikuti program dengan insentif Rp600.000 per bulan.

"Kami harap tidak ada perpanjangan lagi. Kalau diperpanjang, besok kami pasang kain Mori (putih) di pintu masuk," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul Hadi Hendra Prayoga mengatakan, kebijakan PPKM Darurat demi menekan penyebaran Covid-19 berkonsekuensi pada sektor ekonomi warga. Para pelaku wisata di Gunungkidul misalnya, merasa belum ada dukungan dari pemerintah.

Oleh karena itu, pihaknya tengah mencoba mengusulkan bantuan bagi pekerja sektor informal. Pihaknya sudah menawarkan ke Pemda DIY, namun masih menunggu realisasi. Menurutnya, usulan perlu diajukan terlebih dahulu mengingat skema penyaluran perlu diatur dari sana.

"Pekerja informal ini termasuk pedagang, nelayan, hingga pekerja di sektor wisata," ujarnya.

Hendra menyatakan pihaknya sudah memiliki data pekerja informal di Gunungkidul. Ia juga menyebut pemberian bantuan pernah dilakukan saat awal pandemi Covid-19. Saat itu sumber dananya dari APBD Gunungkidul.

Meski begitu, Hendra tak menampik penyaluran membutuhkan proses seperti kroscek data. Apalagi bantuan juga tidak hanya diberikan oleh Dinsos, tapi juga berbagai instansi. Dinsos Gunungkidul telah memulai penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 28.228 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Tiap KPM menerima uang senilai Rp 600 ribu untuk dua bulan, Mei-Juni. Pemerintah pusat juga menginginkan adanya percepatan penyaluran bantuan di daerah," kata Hendra.

Kontributor : Julianto