SuaraJogja.id - Rencana Pemkot Yogyakarta untuk menerapkan one gate system atau jalur satu pintu untuk para pengendara bus dan angkutan umum urung diterapkan pekan ini. Hal itu menyusul belum adanya kepastian membuka destinasi wisata di Kota Pelajar.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/9/2021), mengatakan bahwa mekanisme one gate system sudah ada, tetapi penerapannya masih menunggu waktu.
"Kalau one gate system itu akan kami terapkan pasca PPKM, artinya ketika ada pelonggaran aktivitas termasuk destinasi wisata mulai dibuka itu yang kami antisipasi. Karena belum dibuka otomatis belum diterapkan," ujar Heroe.
Menyusul ramainya Malioboro, Sabtu-Minggu (4-5/9/2021), Heroe menerangkan bahwa pembukaan Malioboro adalah aktivitas ekonomi pedagang.
Baca Juga: Perlahan Turun, Kasus Covid-19 Harian di Jogja 20-35 Orang
"Kalau itu (Malioboro) kan sebagai tempat ekonomi, kan sebagai tempat pertemuan saja, tidak kami buka sebagai destinasi wisata," terang dia.
Ia juga tak menampik bahwa banyak bus yang masuk ke Yogyakarta pada akhir pekan lalu, sehingga ada beberapa bus yang terpaksa dihalau dan berputar balik. Sisanya bisa menurunkan penumpang.
"Jadi ketika siang itu kan terlihat sepi, nah nanti mulai masuk sore dan malam itu banyak terlihat wisatawan. Kami juga akan memanggil biro perjalanan jika memang mereka yang menawarkan ke penumpang," jelas Heroe.
Ia menduga banyaknya bus yang masuk bisa jadi karena aktivitas lain. Saat melintasi Jogja, penumpang turun terlebih dahulu di Malioboro.
"Kami juga belum tahu, apakah itu rombongan RT, atau rombongan pengajian atau memang wisatawan," ujar dia.
Baca Juga: Kasus Baru Covid-19 Jogja Turun Signifikan, Pemkot Sebut 93 Persen RT Masuk Zona Hijau
Lebih lanjut, jika memang banyak penumpang yang masuk ke Jogja pada pekan berikutnya meski wisata masih ditutup, Pemkot akan mewajibkan bagi pelaku wisata dalam hal ini biro perjalanan membawa penumpang yang sudah mengantongi surat vaksin dan juga hasil tes Swab negatif.
"Kalau persyaratan tidak dipenuhi jadi tidak boleh masuk. Yang menjadi kunci pertama kalau pelaku wisata membawa orang, mereka harus melengkapi diri untuk persyaratan perjalan yaitu kartu vaksin dan surat swab test dengan hasil negatif. Harus dibawa, harus dilengkapi," kata dia.
Selanjutnya kata Heroe, jika pelaku wisata sudah mengetahui wisata di Jogja belum dibuka, penumpang jangan diarahkan ke destinasi wisata tersebut.
Menyusul dengan belum adanya penerapan one gate system ini. Pemkot akan melakukan evaluasi bersama OPD lain termasuk dengan asosiasi perjalanan.
"Besok (Selasa) kami lakukan evaluasi, jadi untuk mengambil langkah antisipasi untuk ramainya bus kemarin," ungkap dia.
Berita Terkait
-
Bukan Singgih Raharjo atau Heroe Poerwadi, Golkar DIY Usung Sosok Ini di Pilwalkot Jogja
-
Drs. Heroe Poerwadi, MA
-
Mengenal Sejarah Angklung, Alat Musik Tradisional Sunda yang Dilarang Dipentaskan di Malioboro
-
Duduk Perkara Pemkot Yogyakarta Larang Band Angklung Main di Jalanan Malioboro
-
KPK Telisik Intervensi eks Walkot Haryadi Suyuti Soal Pengadaan Barang Jasa di Pemkot Yogyakarta
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025