SuaraJogja.id - Puluhan mantan warga binaan permasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta melangsungkan aksi diam di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DIY. Sejumlah tuntutan dilayangkan khususnya terkait dengan menghilangkan segala bentuk tindak kekerasan di dalam lapas.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham DIY Purwanto menyatakan, pihaknya tetap mengapresiasi segala bentuk aksi yang dilakukan oleh para eks WBP tersebut. Tidak hanya akan menampung semua aspirasi tapi sekaligus aksi itu sebagai bahan evaluasi ke depan.
"Kami memberikan apresiasi dan menyambut baik terhadap aspirasi-aspirasi itu. Kami jadikan bahan evaluasi dan koreksi untuk melakukan perbaikan dan penguatan tentunya di dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan yang sudah diatur dan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan maupun juklak, juknis dan SOP yang ada," kata Purwanto kepada awak media, Rabu (24/11/2021).
Purwanto memastikan bahwa Kanwil Kemenkumham DIY selalu berkomitmen untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih baik lagi, terlebih dalam kaitannya dengan pembinaan para WBP yang masih ada di lapas khususnya di Yogyakarta.
Baca Juga: Kekerasan di Lapas Pakem, Kanwil Kemenkumham DIY Serahkan Hasil Investigasi ke Inspektorat
"Kemenkumham dan masyarakat sama-sama berkomitmen untuk menjadikan lapas-lapas di Jogja lebih manusiawi, lebih baik bermartabat dan membangun manusia yang berakhlak dan berbudi baik," ujarnya.
Terkait dengan tindaklanjut dari kasus dugaan kekerasan di dalam Lapas Pakem, kata Purwanto, Kanwil Kemenkumham DIY juga sudah mengambil langkah cepat dengan langsung melakukan pemeriksaan dan pendalaman pencarian data dan fakta di lapas.
Pihaknya juga langsung melakukan tindakan secara nyata dengan menarik petugas-petugas yang diduga melakukan tindak kekerasan. Sejumlah eks WBP pun juga telah dipertemukan dengan Kepala Kanwil untuk melakukan pendalaman terkait investigasi kasus itu.
"Apa yang direkomendasikan bahwa komitmen pimpinan daerah atau pusat, Kepala Kanwil sudah tegas bahwa akan melakukan tindakan tegas tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan sanksi dan penegakan disiplin," tuturnya.
Sejauh ini Kanwil Kemenkumham DIY juga telah menyerahkan hasil investigasi dugaan kekerasan eks WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta ke Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Selanjutnya laporan itu akan didalami lagi dan dicocokkan dengan pemeriksaan oleh Ombudsman dan Komnas HAM.
Baca Juga: Aksi Diam Puluhan Eks WBP di Depan Kanwil Kemenkumham DIY, Soroti Kekerasan di Penjara
"Data dan fakta tentunya baik itu dari Komnas HAM atau Ombudsman atau dari pegawai yang bersangkutan itu nanti akan dilakukan kroscek oleh masing-masing lembaga atau inspektorat," jelasnya.
Pemeriksaan oleh tingkat pusat juga termasuk dengan meminta keterangan dari eks Kepala KPLP yang sekarang berada di Lapas Salemba. Sosok tersebut juga diduga berkontribusi dalam kekerasan yang terjadi di Lapas Pakem.
"Itu nanti (pemeriksaan eks KPLP) di pusat karena sudah pindah ke sana. Kita tidak punya jangkauan ke sana, yang kita lakukan hanya di Lapas Narkotika sesuai dengan kompetensi yang ada di Kanwil DIY," ungkapnya.
"Itu yang nanti pengembangan masih berlanjut, apakah informasi sekecil apapun sangat berharga tentunya, komitmen Kakanwil ingin menyelesaikan secara tuntas dan tidak ingin lagi terjadi di DIY," sambungnya.
Sebelumnya, puluhan mantan warga binaan permasyarakatan (WBP) menggelar aksi damai dan diam di depan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DIY pada Rabu (24/11/2021). Aksi tersebut diikuti setidaknya sekitar 60 saksi dan korban kekerasan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta atau Lapas Pakem.
"Kami menggelar aksi damai dan diam dengan alasan, ketika suara atas dasar kemanusiaan dianggap sebuah kegaduhan maka tidak ada lagi alasan untuk kami bicara," kata Koordinator Aksi, Luthfi Farid dalam keterangannya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Kekerasan di Lapas Pakem, Kanwil Kemenkumham DIY Serahkan Hasil Investigasi ke Inspektorat
-
Aksi Diam Puluhan Eks WBP di Depan Kanwil Kemenkumham DIY, Soroti Kekerasan di Penjara
-
Saksi dan Korban Dugaan Penyiksaan di Lapas Narkotika Yogyakarta Bertambah, Jadi 91 Orang
-
Lanjutkan Investigasi, ORI DIY Dalami Keterlibatan Eks KPLP di Kasus Penyiksaan Napi
-
Ungkap Penyiksaan di Lapas Narkotika, Eks Napi Dipukuli Selama 3 Hari Sejak Masuk Bui
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Termurah: Tahun Muda Banget, Harga Kisaran Rp90 Jutaan
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Sekaliber Avanza tapi Jauh Lebih Nyaman, Kabin Lega, lho!
- 5 Rekomendasi Skincare Hanasui Untuk Usia 50 Tahun ke Atas: Wajah Cerah, Cuma Modal Rp20 Ribuan
- Infinix Hot 60i Resmi Debut, HP Murah Sejutaan Ini Bawa Memori 256 GB
- 5 Pilihan HP Xiaomi Termurah Rp1 Jutaan: Duet RAM GB dan Memori 256 GB, Performa Oke
Pilihan
-
3 Rekomendasi Sepatu Lari Wanita Rp200 Ribuan, Performa Optimal Gaya Maksimal
-
AION UT Sudah Mulai Unjuk Gigi di Indonesia
-
5 Rekomendasi Sepatu Lari Brand Lokal Rp500 Ribuan, Handal untuk Jarak Jauh
-
Buat Prabowo Terdiam saat Berpidato di Groundbreaking Pabrik Baterai EV, Siapa Tomy Winata?
-
Usai Peringkat Daya Saing RI Anjlok, Pemerintah Lakukan Deregulasi Kebijakan di Sektor Perdagangan
Terkini
-
57.000 Warga DIY Kehilangan Bansos BPJS, Imbas Data Baru Kemensos, Apa yang Terjadi?
-
Renovasi SDN Kledokan Usai Ambrol Dikebut, Targetkan Rampung Sebelum Liburan Sekolah Selesai
-
Kulon Progo Darurat HIV/AIDS, 71 Persen Kasus Menyerang Pria, Ini Langkah Pemerintah
-
20 Persen Minyak RI Terancam, Selat Hormuz Ditutup, Indonesia di Ambang Krisis Energi?
-
Juli 2025, 200 Sekolah Rakyat Dibuka, Prioritaskan Guru Lokal dan Koneksi Internet