SuaraJogja.id - Demi membantu mempercepat desa bisa mandiri dalam menyejahterakan masyarakatnya, Pemda DIY merealisasikan bantuan Dana Keistimewaan untuk kelurahan atau desa di seluruh provinsi tersebut.
"Untuk lurah di kabupaten/kota kami tahun ini ada 20 model Danais untuk membantu bagaimana mempercepat desa-desa bisa mandiri dengan program kelurahan mandiri budaya," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bantul, Rabu.
Sultan mengatakan itu saat pengarahan pada acara peluncuran Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul.
"Ada 10 program yang bisa direalisasikan, tapi harapan saya sampaikan di sini supaya para lurah dan para perangkat desa di seluruh DIY paham, kami sedang menyusun reformasi birokrasi di desa," katanya.
Ia mengharapkan, Danais dimanfaatkan oleh lurah atau perangkat desa untuk investasi maupun program yang arahnya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat desa.
"Pengalaman yang ada, dulu orang desa berasumsi kerja di kota paling memungkinkan daripada kerja di desa yang mesti jadi petani dan nelayan, karena ruang untuk bekerja di desa itu relatif kecil," katanya.
Akan tetapi, kata Sultan, berdasarkan pengalaman setiap ada gejolak ekonomi dan yang terakhir dampak pandemi COVID-19, akhirnya sebagian masyarakat yang sebelumnya bekerja di perkotaan kembali ke desa.
"Sehingga mungkin di D.I.Yogyakarta bisa melihat ada beberapa desa yang kita jadikan model, seperti Desa Nglanggeran Gunung Kidul, Desa Mangunan Bantul, Breksi Sleman, Gedang Sari Gunung Kidul dan sebagainya itu semua adalah bantuan gubernur," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap, setiap kelurahan dapat mengajukan program bagi pengembangan desanya, namun sebelum itu harus ada persamaan persepsi para perangkat kelurahan pada kebijakan dan pola pertanggungjawaban maupun pelaksanaan programnya.
Baca Juga: Bahas Pergub Pembatasan Demo, ORI Berharap Pemda DIY Temui Pegiat Demokrasi dan Akademisi
"Sehingga dengan reformasi birokrasi desa itu jangan kaget apabila nanti kalau pas pemilihan lurah calon harus menandatangani pakta integritas," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Bahas Pergub Pembatasan Demo, ORI Berharap Pemda DIY Temui Pegiat Demokrasi dan Akademisi
-
PKL Syok Dipaksa Pindah dari Malioboro, Pemda Minta Patuhi Aturan
-
Mengaku Kesulitan Lakukan Penyekatan, Pemda Tak Batasi Wisatawan Masuk ke DIY Saat Nataru
-
Pemda Gunakan UU Cipta Kerja, Buruh di DIY Tolak Penetapan UMP
-
Tunggu Instruksi Pusat, Pemda DIY: Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun Digelar Awal Tahun 2022
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Saldo DANA Kaget Langsung Cair? Ini Tiga Link Aktif yang Bisa Bikin Dompet Digitalmu Gendut
-
Tragis! Ratusan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, JCW Soroti Pengawasan Bobrok
-
Dari Transfer Pengetahuan ke Generasi Kreatif: DIY Beri Penghargaan 995 Insan Pendidikan
-
BBM Langka: Benarkah Pertamina 'Mengunci' Pasokan untuk SPBU Asing?
-
Kota Jogja Kewalahan Sampah,Semua OPD di Wajib Urus Sampah hingga ke Kelurahan