SuaraJogja.id - Demi membantu mempercepat desa bisa mandiri dalam menyejahterakan masyarakatnya, Pemda DIY merealisasikan bantuan Dana Keistimewaan untuk kelurahan atau desa di seluruh provinsi tersebut.
"Untuk lurah di kabupaten/kota kami tahun ini ada 20 model Danais untuk membantu bagaimana mempercepat desa-desa bisa mandiri dengan program kelurahan mandiri budaya," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bantul, Rabu.
Sultan mengatakan itu saat pengarahan pada acara peluncuran Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul.
"Ada 10 program yang bisa direalisasikan, tapi harapan saya sampaikan di sini supaya para lurah dan para perangkat desa di seluruh DIY paham, kami sedang menyusun reformasi birokrasi di desa," katanya.
Ia mengharapkan, Danais dimanfaatkan oleh lurah atau perangkat desa untuk investasi maupun program yang arahnya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat desa.
"Pengalaman yang ada, dulu orang desa berasumsi kerja di kota paling memungkinkan daripada kerja di desa yang mesti jadi petani dan nelayan, karena ruang untuk bekerja di desa itu relatif kecil," katanya.
Akan tetapi, kata Sultan, berdasarkan pengalaman setiap ada gejolak ekonomi dan yang terakhir dampak pandemi COVID-19, akhirnya sebagian masyarakat yang sebelumnya bekerja di perkotaan kembali ke desa.
"Sehingga mungkin di D.I.Yogyakarta bisa melihat ada beberapa desa yang kita jadikan model, seperti Desa Nglanggeran Gunung Kidul, Desa Mangunan Bantul, Breksi Sleman, Gedang Sari Gunung Kidul dan sebagainya itu semua adalah bantuan gubernur," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap, setiap kelurahan dapat mengajukan program bagi pengembangan desanya, namun sebelum itu harus ada persamaan persepsi para perangkat kelurahan pada kebijakan dan pola pertanggungjawaban maupun pelaksanaan programnya.
Baca Juga: Bahas Pergub Pembatasan Demo, ORI Berharap Pemda DIY Temui Pegiat Demokrasi dan Akademisi
"Sehingga dengan reformasi birokrasi desa itu jangan kaget apabila nanti kalau pas pemilihan lurah calon harus menandatangani pakta integritas," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Bahas Pergub Pembatasan Demo, ORI Berharap Pemda DIY Temui Pegiat Demokrasi dan Akademisi
-
PKL Syok Dipaksa Pindah dari Malioboro, Pemda Minta Patuhi Aturan
-
Mengaku Kesulitan Lakukan Penyekatan, Pemda Tak Batasi Wisatawan Masuk ke DIY Saat Nataru
-
Pemda Gunakan UU Cipta Kerja, Buruh di DIY Tolak Penetapan UMP
-
Tunggu Instruksi Pusat, Pemda DIY: Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun Digelar Awal Tahun 2022
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Jadwal Lengkap Agenda Wisata Jogja Februari 2026: Dari Tradisi hingga Romansa!
-
BRI Dorong Lingkungan Bersih lewat Program CSR Bersih-Bersih Pantai di Bali
-
Babak Baru Rampasan Geger Sepehi 1812: Trah Sultan HB II Tegas Ambil Langkah Hukum Internasional
-
Misteri Terkuak! Kerangka Manusia di Rumah Kosong Gamping Sleman Ternyata Mantan Suami Pemilik Rumah
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan