Pemda DIY Disebut Tak Transparan, LBH Jogja Buka Rumah Aduan bagi PKL Malioboro

"Maka dari itu kami mendesak agar pemerintah membuka seluas-luasnya partispasi masyarakat dalam rencana relokasi ini. Pemerintah kami desak agar menunda atau menghentikan relokasi dan meninjau ulang kebijakan itu," katanya.

Adanya potensi pelanggaran yang disebutkan Era, Pemda dan Pemkot Yogyakarta harus memperhatikan nasib pedagang ke depan.

"Harus memberi pemenuhan terhadap hak ekonomi warganya sendiri. Termasuk pemerintah harus hadir dan memberi perlindungan bagi PKL terhadap isu relokasi ini," kata Era.

Pedagang Tidak Menolak

Baca Juga: Warga Brontokusuman Terancam Digusur dari Bantaran Kali Code, LBH Jogja: Peluang Diskresi

Terpisah, Supriyati (38), pedagang Malioboro yang telah membuat aduan di LBH menuturkan bahwa pedagang tidak menolak dengan kebijakan itu. Namun sejak awal sosialisasi yang dinilai terburu-buru harus ditunda.

"Yang jelas kami meminta pemerintah transparan denhan rencana ini malah kami berharap menunda dulu, hingga kami siap mental dan finansial dulu. Kecewa rasanya setelah kami berusaha akan mengembalikan ekonomi kami, diminta segera pindah," katanya.

Supriyati mengaku sudah berjualan di utara kawasan Malioboro sejak 1967. Meski belum mendapat kepastian akan dipindah ke eks Bioskop Indra atau di bekas Kantor Dinas Pariwisata DIY atau utara kantor DPRD DIY, dirinya berharap bangunan untuk berjualan tidak bersifat sementara tapi permanen dan layak digunakan.

"Setidaknya seperti itu, yang spesifik dan pernah disodorkan pemerintah. Jadi permanen," kata dia.

Selain Supriyati, pedagang lainnya Purwandi (66) mengaku pasrah jika Januari 2022 ini akan dilakukan relokasi, meski belum ada kepastian tanggal pelaksanaannya.

Baca Juga: Kantor LBH Jogja Sempat Diteror, Kriminolog UGM: Fenomena Ancaman Pasti Terjadi

"Ya kami hanya bisa pasrah, yang punya Jogja yang minta mau bagaimana lagi. Tapi kedatangan kami ke LBH ini agar pemerintah bisa mendengarkan aspirasi kami untuk menunda dulu relokasinya," harap dia.