SuaraJogja.id - Meski pedagang kaki lima (PKL) Malioboro meminta penundaan relokasi ke selter sementara dan sudah meminta bantuan LBH Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyebut akan tetap melaksanakan pemindahan di Januari 2022.
Keptusuan itu sesuai instruksi Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, proses relokasi tidak boleh ditunda-ditunda. Namun, Haryadi tidak menyebut tanggal pasti relokasi pedagang.
"Januari ya, entah pertengahan, atau akhir, ya nanti kita lihat segala sesuatunya. Kalau tidak besok, ya lusa, atau bisa minggu depannya. Tetapi, penataan ini harus dilakukan," kata Haryadi kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).
Pemkot sama sekali tidak berniat menunda-nunda upaya relokasi. Namun, harus ada kepastian dan kesiapan tempat relokasinya terlebih dahulu, terutama di bekas Gedung Kantor Dispar DIY.
"Kita tak bermaksud menunda, sekarang kita lihat dulu, tidak mungkin begitu saja kita pindahkan, sebagai akuntabilitas kebijakan juga. Kita sekarang harus menyaksikan kelayakannya. Toh, ini bulannya saja belum ganti, masih bisa lah (relokasi) Januari," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap, para pedagang tidak perlu resah meski bakal dipindahkan dalam waktu dekat. Pasalnya ia optimistis, di tempat baru nanti pedagang tidak akan kehilangan pendapatan.
"Nanti kalau pedagangnya sudah kumpul di situ, jadi satu, pasti ada pengunjung yang datang. Jangan khawatir, tenang, rezeki sudah ada yang ngatur," ungkapnya.
Menurut dia, kewajiban Pemkot Yogyakarta untuk membuat kawasan Malioboro tetap ramai. Maka dari pengadilan perekonomian para pelaku usaha di sana terus bergeliat. Pihaknya juga berupaya mendorong promosi pedagang di lokasi baru.
"Tugas Wali Kota itu meramaikan Malioboro ya, tidak malah membuat sepi. Meski ada pergeseran, konsep pemasaran di tempat itu menjadi tanggung jawab saya. Kita hanya mengatur, agar tidak semrawut saja," terang Haryadi.
Baca Juga: Tak Hanya Pemda, Paguyuban Juga Disebut Kurang Transparan Soal Relokasi PKL Malioboro
Terpisah, salah seorang pedagang Malioboro Supriyati mengatakan tidak menolak dengan adanya relokasi itu. Namun kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan Pemkot dan Pemda DIY terlalu cepat.
"Kami tidak menolak, tapi setidaknya pemerintah bisa terbuka untuk relokasi ini. Selain itu kalau dipindahkan ke selter yang sifatnya sementara, ada kemungkinan kita dipindahkan lagi kan?," ujar Supriyati.
Berita Terkait
-
Tak Hanya Pemda, Paguyuban Juga Disebut Kurang Transparan Soal Relokasi PKL Malioboro
-
Pemda DIY Disebut Tak Transparan, LBH Jogja Buka Rumah Aduan bagi PKL Malioboro
-
Relokasi PKL Malioboro Dipastikan Akhir Januari
-
Jadwal Tak Diundur, Relokasi PKL Malioboro Dipastikan Bulan Ini
-
Pemindahan PKL Malioboro ke Selter Urung Jelas, Ini Kata Pemkot Yogyakarta
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Terkini
-
Ucapan 'Londo Ireng' Prabowo Dinilai Ancam Demokrasi, Jurnalis: Kami Bukan Musuh Negara
-
BRI Peduli Libatkan Petani Lokal Hijaukan Pesisir dengan 24.000 Mangrove
-
Kongres 3 Organisasi Kedokteran, Satukan Visi Hadapi Tantangan Penyakit Pencernaan dan Hati
-
GEMPAR Dorong Pasar Kebonagung Berkembang sebagai Destinasi Wisata Kuliner
-
Menjangkau yang Terpencil, Mantri BRI Layani Toraja Utara