SuaraJogja.id - Polemik pemindahan atau relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro ke tempat baru masih tampak meski pemindahan tinggal menghitung waktu. Meski Februari 2022 PKL sudah harus berpindah, pedagang meminta kesediaan Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY memberikan waktu PKL tetap beraktivitas di tempat lama hingga 7 Februari.
"Yang penundaan 3 tahun itu ditolak. Ya sudah kami menawar nanti sampai lebaran 2022 baru dipindah. Tapi tetap ditolak, ini kan kebangetan, mengapa sampai terburu-buru begitu?. Makanya kami minta sebelum pindah, biarkan pedagang beraktivitas sampai tanggal 7 Februari nanti," kata Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma), Yati Dimanto dihubungi suarajogja.id, Minggu (30/1/2022).
Ia menjelaskan jika permintaan berjualan sampai tanggal 7 Februari juga tidak dibolehkan, pihaknya menyebut pemerintah cukup keterlaluan terhadap warganya.
"Kami tidak berhenti meminta penundaan itu ada alasannya. Sekarang kalau melihat kondisi tempat yang baru, seperti selter sementara, itu kan belum layak. Tidak siap tapi dipaksakan," keluhnya.
Yati bersama pedagang lainnya sudah meminta dispensasi ini ke UPT Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta. Namun begitu kebijakan ada di tangan Pemkot dan Pemda DIY.
"Kami tetap akan berjualan terus sampai tanggal 7 Februari. Sebenarnya kan kami diberi waktu pindah tanggal 1-7 Februari. Ya waktu itu kami ingin manfaatkan," kata Yati.
Pedagang, kata Yati mengatakan berkali-kali bahwa tidak ada penolakan dari pedagang terhadap relokasi itu. Namun jika pemerintah tidak bisa menjamin kesiapan dan pengembangan ekonomi warga di Malioboro dengan program relokasi ini, sebaiknya ditunda.
Meski dirinya tahu bahwa permintaan itu belum tentu dikabulkan bahkan ada petugas yang akan menertibkan PKL yang tidak segera pindah, dirinya berpesan, pedagang merupakan bagian dari menghidupkan Malioboro yang saat ini sudah tersemat label cagar budaya tak benda dari UNESCO.
Terpisah, Ketua PPKLY, Wawan Suhendra mengungkapkan bahwa dirinya masih berjualan seperti biasa. Meski Februari diminta untuk mulai pindah, pihaknya urung langsung melakukan pindahan.
Baca Juga: Masih Ada Warga DIY Tolak Vaksinasi, Empat Kabupaten Sulit Capai 100 Persen
"Ya kami tetap melihat situasi di lapangan saja. Yang jelas Ngarso Dalem (Gubernur Sri Sultan HB X) bilang, pemindahan tidak mungkin selesai 1-3 pekan," kata dia.
Sementara, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa pemindahan PKL ke selter sementara akan mengikuti jadwal dari Pemda DIY. Sebelum dipindah PKL akan melakukan undian sendiri untuk mendapatkan lokasi berjualan yang baru.
"Jadi hanya menyangkut bagaimana teknis mengisinya. Itu yang masih kami perlu koordinasi. Tapi sebagian besar pedagang ingin ada undian terbuka bebas," kata Heroe.
Berita Terkait
-
Sudah Ada Kepastian Lokasi Baru, Pemkot Jogja Siapkan Pengundian Penempatan PKL Malioboro
-
Dinamai Teras Malioboro, Sri Sultan Wilujengan Relokasi PKL Malioboro
-
Puluhan PKL Malioboro Ngotot Penundaan Relokasi, Minta Keringanan Tunggu Setelah Lebaran
-
Menunggu 18 Tahun, Sri Sultan Akhirnya Gelar Wilujengan Relokasi PKL Malioboro Besok
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!